RIAUANTARA.CO | Jakarta, - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ingin agar nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Menurutnya, pemberian nama kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan KKB di Papua.
Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua pada Kamis (7/3) lalu.
"Saya dulu sudah pernah menyampaikan perlunya mengevaluasi lagi nama itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pertanyaannya, benar nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kalau kelompok separatis ya kelompok separatis sehingga status operasinya ditingkatkan," terang Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat (8/3/2019).
Menurut Moeldoko, pemberian nama kelompok kriminal membatasi tugas TNI dalam menumpas KKB. Hal ini karena prajurit TNI di lapangan sifatnya hanya membantu personel Polri yang memiliki wewenang penuh untuk menumpas KKB Papua.
"Karena kalau (nama) kelompok kirminal malah TNI jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan (KKB saat menyerang), tapi 'wah nggak bisa, gue (prajurit TNI) di depan, harus polisi. Ini masalah prajurit (di lapangan)," tutur dia.
"Karena kalau kelompok kriminal bersenjata apa bedanya yang ada di Tanah Abang? Kan begitu, ini yang perlu dipikirkan lagi (nama KKB)," jelasnya dilansir dari detiknews.com.
Sebelumnya, Kodam XVII/Cenderawasih meminta Egianus Kogoya cs segera menyerah atau ditangkap hidup atau mati. Hal ini setelah 3 prajurit TNI gugur dalam kasus penyerangan di Distrik Mugi, Nduga, Papua pada Jumat (7/3) lalu.
"Tidak ada batas waktu pengejaran, batas waktunya adalah tertangkap hidup atau mati. Atau dia dengan sukarela menyerahkan diri, menyatakan setia kepada NKRI, kita ampuni. Kalau melakukan perlawanan, risiko tentunya kita hadapi sama-sama. Target kita mereka tertangkap hidup atau mati," jelas Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi, Jumat (8/3) tadi.
Kelompok Egianus jadi dalang penyerangan pekerja proyek Trans Papua pada awal Desember 2018. Mulanya disebut ada 31 pekerja yang tewas. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut korban tewas sebanyak 20 orang. Sebanyak 19 orang merupakan pekerja proyek dan 1 orang adalah prajurit TNI. (RAC/TON)
Komentar