RIAUANTARA.CO| BADUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sembilan orang yang ditetapkan sebagai panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 adalah tokoh-tokoh yang kredibel. Kesembilan pansel ini diharapkan bekerja secara transparan.
"Saya kira pansel (calon pimpinan KPK), figur-figurnya sangat kredibel dan memiliki kapasitas untuk menyeleksi," kata Presiden Joko Widodo di Pasar Badung, Bali, dilansir dari republika.co.id, Sabtu (18/5/2019).
Pada 17 Mei 2019, Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Panssel ini diketuai oleh akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yenti Ganarsih.
"Kita harapkan panitia seleksi, beliau-beliau ini yang menyeleksi calon ketua, komisioner di KPK. Serahkan pada pansel," tambah Presiden.
Namun, Jokowi mengingatkan bahwa keputusan akhir siapa yang akan menduduki jabatan komisioner KPK diputuskan oleh DPR.
"Tapi nanti tahap akhir ada di DPR, kita hanya menyiapkan panitia seleksinya. Diharapkan yang terpilih nanti betul-betul yang terbaik. Saya harap secepatnya dapat menyerahkan nama-nama ke DPR," ungkap Presiden.
Presiden pun mengaku tidak meminta pansel capim KPK untuk mencari figur tertentu. "Tidak ada (mencari figur tertentu), yang penting tekanannya memang saya kira sama di pencegahan, di penindakan ya," kata Presiden.
Dalam Kepres Nomor 54/P Tahun 1999 tentang Pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK tahun 2019-2023, Yeni Ganarsih menjadi ketua pansel. Sementara, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga mantan Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.
Sedangkan sebagai anggota pansel adalah Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.
Anggota lain adalah juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute dan Al Araf, Direktur Imparsial. Sedangkan dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia sebagai staf Ahli Bappenas dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.(*)
Komentar