Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan pengawasan dan pembinaan untuk kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan unit usaha daerah tersebut tetap berjalan berdasarkan core bisnisnya.
Hal tersebut juga ditegaskan sebagai upaya menanggapi keinginan Komisi III DPRD Riau untuk membentuk badan atau kelembagaan yang mengawasi khusus keberadaan BUMD. Dengan kondisi saat ini, hal tersebut dinilai belum saatnya membentuk badan pengawas khusus BUMD tersebut.
Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Darusman mengatakan, pihaknya merespon positif usulan pihak legislatif tersebut. Hanya saja, pihaknya secara berkelanjutan dan berkoordinasi bersama stakeholder terkait terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“Proses pengawasan terus kita lakukan secara berkelanjutan. Memang sampai saat ini Biro Ekonomi kan sudah menjadi pembina dan pengawas BUMD masih kita jalankan serta berkoordinasi dengan OPD terkait,” papar Mantan Kepala Biro Humas Setdaprov Riau itu.
Begitu juga untuk proses audit BUMD, pihaknya juga bekerjasama dengan Inspektorat Riau, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut dilakukan, agar pengelolaan BUMD dapat berjalan sesuai dengan koridornya dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.
(red/mcr)
(red/mcr)
Komentar