|
Menu Close Menu

Inhu Kabupaten Kedua di Riau Serahkan LKPD Tahun 2019 ke BPK RI Riau

Rabu, 11 Maret 2020 | 16:18 WIB
RIAUANTARA.CO | PEKANBARU ,-  Bupati Indragiri Hulu H Yopi Arianto menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) Tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Rabu (11/3/2020) di Kantor BPK Perwakilan Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kabupaten Inhu adalah kabupaten kedua di Riau yang menyerahkan laporan keuangan ini.

Ikut mendampingi Bupati, Sekda Inhu Hendrizal, Plt Asisten I Boby Rahmat, Kepala BPKAD Ibrahim Alimin, Inspektur Inspektorat Boyke Sitinjak, Kadis Sosial Nursisman, Kadis Koperasi Syahrudin.

Sementara Ketua BPK Riau Thomas Ipoeng Anjarwasita, SE, MM, CSF, Kepala Sub Auditorat Riau 1 Nelson Siregar, Kepala Sub Auditorat Riau 2, Pengendali Teknis Deni Sandryanto dan Ketua Tim Arnawan Hendy Prabowo.

Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati bersama Ketua BPK Riau kemudian dilanjutkan dengan penyerahan LKPD Pemkab Inhu tahun anggaran 2019.

Menyikapi penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten Inhu Tahun 2019, Bupati Inhu H Yopi mengatakan, kegiatan rutin tahunan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pemerintah daerah di Indonesia. Dan laporan ini diharapkan bukan hanya sekedar laporan rutin tapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah terutama di Kabupaten Inhu. 

Untuk itu dalam rangka terus melakukan penyempurnaan penyajian laporan LKPD Kabupaten Inhu, tak lupa Bupati H Yopi berharap arahan dan bimbingan dari Tim Pemeriksa BPK RI dan audit yang dilakukan hendaknya secara obyektif. 

“Mohon arahan dan bimbingannya agar kami dapat terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas ASN di Kabupaten Inhu," paparnya.

Dijelaskan Yopi, tujuan dari pemeriksaan BPK RI yakni untuk mengetahui situasi terkini hasil pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemkab Ibhu yang akan menjadi tolak ukur penilaian publik dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

Berbagai inovasi dan terobosan pun terus dilakukan agar penggunaan anggaran benar-benar menyentuh sektor pelayanan publik. 

Hal itu sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan instansi pemerintah yang berbasis kebutuhan masyarakat. "Kita siap bersinergi dengan BPK RI Perwakilan Riau dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Kabupaten Inhu lebih baik lagi ke depannya," tegas Yopi,**Rodi
Bagikan:

Komentar