Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Riau, H Parisman Ikhwan SE MM usai memimpin rapat evaluasi diruang komisi IV DPRD Riau, Senin (11/7/21).
"Dari pemaparan teman-teman DLHK Riau, diketahui bobot pelaksanaan anggaran sudah 62 persen", ujarnya.
Politisi asal fraksi Golkar itu mengatakan, dalam rapat evaluasi itu juga terungkap bahwa laboratorium DLHK Riau belum bisa difungsikan karena ketiadaan peralatan.
"Ada UPT-nya, ada SDM/pegawai-nya, Cuma peralatan gedungnya tak ada. Jadi mereka ndak bisa kerja", ujar Parisman Ikhwan.
Menyikapi hal itu kata Parisman, Komisi IV DPRD Riau sepakat mendorong DLHK Riau agar UPT bisa segera aktif sehingga bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya, dengan menyusun anggaran UPT dan kegiatan lain.
"Tadi kami dengar dari Kabid-nya sendiri untuk 1 perusahaan itu pengurusan sertifikasi layaknya itu sampai Rp 60 juta. Bayangkan berapa banyak perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan di Riau ini harus diurus keluar Provinsi atau ke Sucofindo", ucap anggota DPRD Riau asal Dapil Pekanbaru tersebut.
Komisi IV DPRD Riau kata Parisman, menyarankan DLHK Riau untuk menyusun dan menyiapkan anggaran agar UPT segera bisa beroperasi. Begitu juga dengan program-program yang lain.
Dalam rapat evaluasi itu juga terungkap soal limbah PT Chevron. Ia mengatakan, hal tersebut memang sempat dipertanyakan. Hanya saja mengenai limbah Chevron kewenangannya ada di Kementerian.
Ketika disinggung mengenai ada tidaknya pembahasan soal konflik PT AA versus Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni SL) di Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan DLHK Riau, Parisman mengaku tidak.
"Yang disinggung tadi masalah di Inhu. PT AA tidak dibahas", pungkasnya. (fin)
Komentar