Hal ini diungkapkan 4 pemimpin gereja di Palas saat dikonfirmasi, Kamis (19/08/21).
Keempat pemimpin gereja itu diantaranya GKPI Estomihi Resort Palas Pdt. Saut Simajuntak, HKBP Dame Palas Pdt. Iwan Boy Panjaitan STh, Resort HKBP Moria Palas Pdt. Jefry Sihombing STh dan Ketua sarana dan prasarana (Sarpras) GKPI Wilayah IX Riau, J. Marbun SH MH.
Saut mengaku, pernyataan oknum jemaat St Tumpal Simamora bahwa tidak semua anggaran itu bisa dipakai karena sebagian dibagi-bagi untuk pengurus dan tanpa pemberitahuan, dinilai tendensius. Pasalnya, pihak gereja hanya menerima renovasi dalam bentuk fisik, bukan uang tunai.
"Statemen St. Simamora yang beransumsi bahwa pihak gereja menerima bantuan dalam bentuk uang tunai, itu keliru. Termasuk soal pembatalan pembangunan menara gereja, itu pernyataan pribadi beliau. Saya ndak tahu alasannya apa. Ini sungguh mengecewakan", ujarnya.
Saut menceritakan, pembangunan menara gereja yang ia pimpin itu, merupakan program yang sudah lama direncanakan. Dan hal itu sudah disepakati melalui rapat penatua gereja sebelumnya", terangnya.
"Pada perencanaan ketika itu kita melibatkan penatua gereja. Kita bicarakan secara terbuka. Kita panggil pengurus majelis jemaat yaitu guru jemaat, ketua seksi pembangunan dan panitia", ujarnya.
Ia pun berterimakasih kepada Pemko Pekanbaru melalui perjuangan anggota DPRD kota Pekanbaru, Krismat Hutagalung STh MH sehingga GKPI Estomihi Resort Palas tersentuh pembangunan dari pemerintah.
Sementara menyikapi pernyataan Tumpal, Saut berjanji akan membicarakan secara internal melalui kegiatan sermon gereja.
Hal senada juga disampaikan Iwan Boy Panjaitan STh. Menurut pemimpin gereja HKBP Dame Palas, yang terjadi sebenarnya adalah adanya oknum yang membuat ketidaknyamanan warga jemaat gereja.
"Kita tidak tahu apa motifasi mereka. Semestinya kita bersyukur karena pemerintah mau memberikan perhatian terhadap gereja-gereja di wilayah Palas ini. Saya juga kaget mendengar berita itu", ucapnya.
Di gereja yang ia pimpin sebut Iwan, pembangunan yang dilakuan yakni, paving blok. Dan itu sudah selesai. Ia mengaku, paving blok halaman gereja yang dibangun, diterima dalam bentuk fisik, bukan uang tunai sebagaimana ansumsi segelintir oknum.
"Paving blok halaman gereja adalah program lama yang sudah direncanakan. Dan itu melibatkan parhalado kemudian diwartakan kepada segenap jemaat gereja. Kita berterimakasih ke Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR yang mau membantu pembangunan rumah ibadah", tukasnya.
Menurutnya sentuhan pembangunan gereja dari pemerintah, tidak terlepas dari peran anggota DPRD kota Pekanbaru Krismat Hutagalung yang telah berupaya menyalurkan aspirasi pihak gereja.
Sementara pemimpin gereja Resort HKBP Moria Palas, Pdt Jefry Sihombing STh mengaku, ketika mendengar adanya usulan gereja kepada pemerintah melalui wakil rakyat, Krismat Hutagalung, semua jemaat menyambut gembira.
"Waktu itu baru usulan, belum dibangun lho, masih mendengar. Nah, ketika ada pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan renovasi,
semua jemaat sangat bergembira. Mereka berterimakasih kepada Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR. Ucapan terimakasih jemaat juga disampaikan kepada Krismat Hutagalung yang dinilai mampu mewujudkan aspirasi masyarakat", tuturnya.
Dijelaskan, renovasi gereja yang ia pimpin meliputi atap, cat luar dalam, relief menara, plavon, pemasangan granit. Kini pekerjaan tersebut semuanya hampir selesai, katanya.
"Saat perencanaan kita libatkan parhalado. Kemudian kita umumkan ke anggota jemaat melalui pemberitahuan warta jemaat mingguan", ujarnya.
Hal senada juga disampaikan ketua sarana dan prasarana (Sarpras) GKPI Wilayah IX Riau, J. Marbun SH MH. Ia pun membenarkan bahwa gereja Estomihi GKPI Palas tengah dalam pembangunan menara.
Menurutnya, dalam pembangunan menara gereja pihaknya hanya menerima siap dalam bentuk fisik, bukan uang tunai sebagaimana tudingan segelintir oknum.
Ketua Sarpras GKPI Riau yang juga pengacara senior tersebut, juga tak menampik jika 2 orang jemaat gerejanya tidak terima dengan renovasi gereja.
"Kedua oknum tersebut tidak hadir saat perencanaan renovasi. Saya menduga kedua pengurus lama itu tidak senang dengan pengurus baru sekarang. Sehingga kedua oknum itu menduga uangnya dibagi-bagi. Gereja tidak terima uang dan tidak membelanjakan. Gereja hanya terima selesai bangunan itu", tegasnya.
Menurutnya, seyogianya persoalan internal tersebut tidak semestinya diumbar ke publik.
"Ini sama saja dengan mempermalukan gereja. Ini enggak perlu", tanadasnya.
Sesungguhnya kata J Marbun, pihaknya berterimakasih kepada Pemko Pekanbaru melalui PUPR dan melalui pak Krismat.
Dikonfirmasi terpisah, Krismat Hutagalung STh MH mengaku sebagai anggota DPRD kota Pekanbaru dapil Rumbai dan Rumbai Pesisir, pihaknya menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya ke pemerintah melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Dan itu dilindungi oleh UU.
Anggota dewan asal partai Hanura itu mengatakan, terkait tudingan teknis yang dialamatkan padanya, dinilai salah alamat.
"Kalau itu silahkan ditanya ke Dinas terkait", ujarnya.
Ia menjelaskan, renovasi gereja hanya satu dari sekian banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika reses.
"Masih banyak aspirasi yang disampaikan seperti infrastruktur, jalan, drainase, banjir, masalah kesejahteraan, ekonomi masyarakat. Dan ada juga yang meminta renovasi gereja", ujarnya.
Menurutnya, semua aspirasi masyarakat disuarakan ke pemerintah. Ia berharap dengan dengan renovasi gereja tersebut, masyarakat bisa beribadah dengan nyaman.
Sementara menanggapi soal ada tidaknya kontraktor mengantongi SPK, Krismat enggan berpolemik. Namun secara logika, kontraktor manapun tidak akan mau mengerjakan suatu proyek tanpa adanya hitam diatas putih.
"Tanpa SPK, bagaimana kontraktor mencairkan uang proyek", tanya Krismat tersenyum. (fin)
Komentar