"Saya pernah menyurati BKPSDM terkait proyek pengadaan 100 unit komputer itu. Tapi sampai sekarang tak ada jawaban", ujar aktifis LSM Lembaga Pemerhati Rakyat (LPKR) Andrewes, Sabtu (13/11/21).
Ia membeberkan, pada tahun 2020 lalu BKPSDM melaksanakan belanja kegiatan pengadaan 100 unit komputer PC. Pengadaan komputer itu ditujukan untuk mendukung pelaksanaan assesmen pejabat eselon II di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Namun sambung Andrewes, setelah komputer itu diadakan, justru ditumpuk di salah satu ruangan kantor Walikota Pekanbaru di Tenayan Raya.
Ia menduga, penumpukan komputer yang baru dibeli tersebut karena tidak sesuai spesifikasi sehingga tak layak digunakan. Alhasil, BKPSDM harus mengeluarkan anggaran senilai Rp 750 juta untuk sewa komputer saat kegiatan ujian SKD.
Saat hal itu dikonfirmasi, Jumat (12/11/21), Kabid Pengadaan BKPSDM kota Pekanbaru, Ahmad Nuryansah
meminta wartawan untuk konfirmasi ke penanggungjawabnya saja.
"Konfirmasi ke penanggungjawabnya saja ya pak", jawab Ahmad singkat via WhatShapnya.
Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Desi yang disebut Ahmad sebagai penanggungjawab pengadaan komputer, malah menyarankan wartawan untuk konfirmasi ke Kepala BKPSDM.
"Langsung ke pak kaban aja ya pak untuk informasinya", ucapnya.
Akan tetapi hingga berita ini ditulis, Kepala BKPSDM Baharuddin yang dicoba dikonfirmasi, belum memberikan jawaban. (fin)
Komentar