Pihak menejemen dua perusahaan saat RDP dengan DPRD Riau, Senin (21/02/22)
Bengkalis | Riauantara.co. - Dua perusahaan yang menghambat inspeksi mendadak (sidak) anggota DPRD Bengkalis pada Selasa (08/02/22) lalu, dipastikan bakal berbuntut panjang. Teranyar, DPRD Riau bersama DPRD Bengkalis akan turun di kedua perusahaan itu ada awal Maret ini.
Kepastian itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Riau dengan sejumlah anggota Komisi I DPRD Bengkalis, Disnakertrans Riau dan dua perusahaan penghambat sidak, yakni PT
PT. Schlumberger dan PT Baker Hughes di ruang Medium DPRD Riau, Senin (21/02/22).
RDP yang dipimpin oleh ketua Komisi V DPRD Riau Edy M. Yatim tersebut, turut dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti SH, Agung Nugroho SE dan sejumlah anggota DPRD Riau lintas fraksi.
Didepan anggota DPRD Riau, salah satu anggota DPRD Bengkalis mengungkapkan bahwa sidak rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis di kedua perusahaan tersebut resmi.
Dalam sidak tersebut kata anggota komisi I DPRD Bengkalis, pihaknya turun bersama Disnakertrans dan Satpol PP terkait keluhan masyarakat. Akan tetapi kedatangan rombongan DPRD Bengkalis itu justru dihambat oleh Security dua perusahaan, tidak dibenarkan masuk pada Selasa (08/02/2022).
"Kami sidak kesana resmi. Surat tugas dari pimpinan kami ada," ucapnya dengan nada tinggi.
Tak puas dengan perilaku kedua perusahaan tersebut, anggota DPRD Bengkalis pun mempertanyakan CSR perusahaan selama 3 tahun terakhir dan tenaga kerja yang ada di dua perusahaan tersebut. Mereka pun mendesak DPRD Riau agar turun bersama DPRD Bengkalis di dua perusahaan tersebut.
Menyikapi hal itu, Edy M Yatim pun langsung memerintahkan Tenaga Ahli DPRD Riau agar menjadwalkan kunjungan di dua perusahaan, awal Maret mendatang bersama DPRD Bengkalis.
Sebelumnya, sidak rombongan Komisi I DPRD Bengkalis di dua perusahaan ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat setempat. Tapi sayang rombongan Komisi I diulur waktu oleh pihak Perusahaan.
"Kami akan laporkan persoalan ini ke provinsi dan akan kami lanjutkan ke Kementerian ESDM Pusat. Dua perusahaan asing ini kami nilai sangat tidak kooperatif dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kedepan kami akan undang kembali melalui Disnakertrans Provinsi dan DPRD Provinsi sampai ke PHR untuk melakukan rapat," ancam anggota DPRD Bengkalis Nanang Haryanto setelah menunggu berjam-jam di depan kantor perusahaan namun tak kunjung dibenarkan masuk tanpa alasan yang jelas.
Menanggapi hal ini Wakil ketua II DPRD Bengkalis Sofyan S.Pd,.M.Sl mendukung sikap teman-temannya dati komisi I.
"Kita sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari komisi I dalam melakukan sidak di dua perusahaan dan kita siap membantu, memfasilitasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tahapan selanjutnya," jelas Sofyan.
Menurutnya, apa yang dilakukan teman-temannya dari komisi I, adalah dalam rangka mengakomodir serta mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
"Dan saya selaku salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis secara pribadi tentu kita sangat mendukung apa yang telah dilakukan teman-teman kita ini. Dan tentunya ini bisa membantu kedepan bagaimana perusahaan kedepan harus peduli dengan masyarakat serta masyarakat mendapatkan haknya dri perusahan tersebut", ucap Sofyan. (fin)
Komentar