Riauantara.co.| Pekanbaru - Masih persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022-2023, banyak kalangan menyesalkan sistim online zonasi yang diduga ada permainan lewat kelebihan kuato oleh tangan pemangku kepentingan untuk meraup keuntungan.
Berbagai dugaan, kerap terlontar di media sosial, namun pejabat terkait, terkesan cuek dengan berbagai alasan, baik langsung maupun via telepon selulernya.
Menjadi pertanyaan, mengapa hal ini, selalu terjadi saat PPDB itu berlangsung setiap tahunnya.
Menurut pandangan Sebastian Koti Calon Dewan Pendidikan Riau menilai, Sejak adanya penetapan sistem penerimaan PPDB tingkat Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) wilayah Provinsi Riau, salah satunya melaui sistem Zonasi berdasarkan domisili lewat Kartu Keluarga (KK) lebih kurang satu tahun, terkesan, hak anak didik sebagai generasi penerus bangsa banyak yang tidak tersalurkan.
Akibat ini, tentu sangat merugikan sekali dan dapat menghancurkan sistem pendidikan itu sendiri.
"Ini harus di pikirkan bersama, karena sistim pendaftaran, diduga tidak adanya transparansi dari pihak sekolah," katanya, Selasa, (5/7/2022) diruang kerjanya.
Masih terkait dengan PPDB tahun 2022-2023, usai kelulusan siswa, sekolah yang dianggap favorit, terkhusus Negeri, sudah pasti menjadi incaran orang tua siswa itu sendiri.
Namun, dilihat dari prospektif daya tampung, juga menjadi persoalan yang akan timbul secara komplain.
"Baru-baru ini, SMAN 8, setiap tahun menjadi incaran setiap orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya dengan bermodalkan zonasi. Akan tetapi cerita itu, terbalik 90 % terindikasi banyak wilayah yang masuk dalam zonasi, hampir rata-rata banyak yang tersingkir," ucapnya.
Memang semu permainan dalam sistim PPDB setiap tahunnya, selalu dugaan, tapi adakalanya benar terjadi, karena ketidak adanya trasparanan tersebut.
Dari pantauan, Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, malah membuka ruang lingkup sistim pengaduan yang hanya untuk perdebatan para orang tua siswa.
"Dalam ruang pengaduan, saya melihat tidak ada solusinya, dan panitia tidak memberikan ruang dialog mereka seolah2 menjadi dewa penentu dan malah kegaduhan saja dan berakibat saling menuding untuk sebuah kebenaran", paparnya.
Dengan berbagai carut marut dan dalih dalam sistem PPDB wilayah Riau, harus segera mendapat penanganan serius dari pemegang kebijakan dalam hal ini, Gubernur Riau.
"Hal ini, jangan dibiarkan berlarut-larut, Gubernur Riau, harus menindak cepat dengan persoalan yang ada terkait, PPDB semua Sekolah, terkhusus yang menjadi favorit",
Disamping itu, dirinya menyikapi sikap arogansi para panitia PPDB yang susah untuk dijumpai, bahkan sulit dihubungi. Mulai dari Kepala Disdik berserta perangkatnya.
Apa lagi, SMAN 8 yang menjadi incaran. Jangankan untuk ketemu, untuk informasi terkait penerimaan saja sangat sulit sekali.
"Saya berharap, mulai dari Gubri, Kadisdik, anggota DPRD Riau, turun langsung untuk monitoring PPDB dengan berkolaborasi Camat, Lurah dan Perangkat RT dan RW setempat. Apa yang menjadi perubahan, harus terpublis dengan baik sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku", tutupnya.
Sumber:pelitariau.com.
Komentar