RIAUANTARA.CO | ROKAN HULU - Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak memang belum lagi dimulai. Namun hiruk-pikuknya sudah sangat menggeliat.
Termasuk di Kabupaten Rokan Hulu, geliat yang dimaksud sudah sangat terasa di tengah masyarakat.
Kandidat-kandidat yang akan bertarung juga sudah mulai terlihat tebar pesona dalam berbagai bentuk alat peraga, seperti spanduk atau baleho.
Namun, dari nama-nama yang muncul, ada sosok yang mencuri perhatian publik, karena berasal dari birokrat aktif dan masih memegang kendali jabatan strategis di pemerintahan.
Hal ini ikut menjadi perhatian kalangan muda intelektual Rokan Hulu, seperti Fiil Heples, SH, yang sehari-hari berprofesi sebagai praktisi hukum.
Pria yang akrab disapa dengan panggilan Fiil Kunto, sebagai anak jati Rokan Hulu ini mengatakan, kalau memang ada kandidat yang berasal dari birokrat aktif, maka seharusnya tanggalkan dulu semua atribut yang melekat, terutama kursi jabatannya, harus ditinggalkan dulu mulai sekarang.
"Minimal dia mundur dulu dari jabatan di pemerintahan. Karena kalau tidak begitu, akan banyak fasilitas negara yang akan ditunggangi untuk memudahkan kepentingan politik praktisnya," ujar Fiil dalam sebuah diskusi terbatas di Pekanbaru, baru-baru ini.
Lebih lanjut diungkapkannya, saat ini memang tahapan pilkada belum dimulai, karena belum ada yang dinyatakan sebagai calon, menyusul belom adanya penetapan dari pelaksana pilkada.
Tapi hirup-pikuk dan geliatnya sudah dimulai. Untuk itu, orang-orang yang sudah terniat untuk maju sebagai peserta, maka sudah harus patuh dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
"Kalau memang berasal dari pejabat aktif di lingkungan pemerintahan, maka pejabat tersebut harus mundur dari jabatannya karena jabatannya tersebut memungkinkan untuk disalahgunakan untuk kepentingan ambisi politiknya dalam pilkada nanti," beber Fiil.
Aroma-aroma tersebut, diakuinya sudah tercium di tengah masyarakat, seperti diduga mereka para oknum jajaran di sekitarnya ikut dilibatkan dalam kegiatan pemasangan atribut kampanye, atau menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye terselubung.
Bahkan ada juga didengar, diduga sudah adanya prilaku mengintervensi para oknum sejumlah kepala desa di Kabupaten Rokan Hulu.
"Himbauan kami terhadap para kepala desa se kabupaten Rokan Hulu, jika terjadi intervensi dari oknum pejabat pemerintahan tidak usah takut. Mari kita lawan secara hukum dan saya siap mendampingi dan itu gratis tanpa biaya," katanya.
Langkah ini dilakukannya, agar masyarakat Rokan Hulu bebas memilih, tanpa ada tekanan pihak tertentu yang bertentangan dengan hukum.
"Ini harus kita suarakan sejak dini. Agar pemimpin terpilih nanti adalah pemimpin yang berkualitas dan memiliki kemampuan membangun Rokan Hulu kedepan lebih baik," harapnya.
Untuk itu, pihaknya bersama tim yang akan dibentuk, akan intens memantau jalannya proses pilkada bersih bebas intervensi di negeri seribu suluk.
"Jika nanti ada prilaku para bakal calon ataupun nantinya sudah ada calon melakukaan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka kita siap untuk membawa perbuatan tersebut keranah hukum," tandasnya mengingatkan.**
Komentar