 |
| Forum Komunikasi Keselamatan Kesehatan dan Kerja Indonesia (FKKKI) Riau menggelar Peringatan Bulan K3 Nasional Pertambangan 2025. |
Pekanbaru, riauantara.co | Forum Komunikasi Keselamatan Kesehatan dan Kerja Indonesia (FKKKI) Riau menggelar Peringatan Bulan K3 Nasional Pertambangan 2025. Acara ini berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2025 di salah satu hotel di Pekanbaru.
Dengan mengusung tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) untuk Meningkatkan Produktivitas", kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standar keselamatan di industri pertambangan, khususnya di Provinsi Riau.
Ketua FKKKI Riau, Agustinus Aries Windriyanto, menegaskan bahwa peringatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan sistem manajemen keselamatan pertambangan.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap perusahaan-perusahaan tambang di Riau semakin memperhatikan dan menerapkan SMKP dengan lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Riau, Diary Sazali Puri Dewa Tari, menekankan bahwa inti dari peringatan Bulan K3 ini adalah sistem manajemen keselamatan pertambangan.
"Yang paling penting adalah sistemnya. Tema tahun ini sangat menarik karena berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Sistem yang baik harus didukung oleh SDM yang kompeten," jelasnya.
Dalam sesi berbagi pengalaman, FKKKI Riau menghadirkan dua narasumber dari sektor pertambangan, yakni Kepala Teknik Tambang PT Bara Prima Pratama, Sudaryono, dan Kepala Teknik Tambang PT Era Perkasa Mining, Andreas. Mereka berbagi pengalaman terkait penerapan keselamatan, kesehatan, dan kerja di perusahaan masing-masing. Sesi ini dipandu oleh moderator Yudi.
Acara puncak Peringatan Bulan K3 Nasional Pertambangan 2025 ditutup oleh Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Sakinah. Ia mengapresiasi penyelenggaraan acara ini dan menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi perizinan.
"Kami berharap seluruh perusahaan tambang di Riau segera mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar tidak ada lagi yang beroperasi secara ilegal. Kami juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau terus bersinergi dengan pemerintah setempat maupun pemerintah provinsi," ujar Sakinah.
(ia/red)
Komentar