 |
| Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, angkat bicara untuk meluruskan informasi terkait defisit anggaran dan kebijakan tunda bayar. |
Pekanbaru, riauantara.co | Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, angkat bicara untuk meluruskan informasi terkait defisit anggaran dan kebijakan tunda bayar yang ramai diperbincangkan masyarakat. Menurutnya, terdapat kesalahan data yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan di publik.
"Awalnya saya ingin diam saja, tapi ternyata informasi yang simpang siur semakin meluas. Ada yang menyebut defisit anggaran mencapai Rp2,2 triliun, padahal faktanya tidak seperti itu. Data yang benar menunjukkan defisit anggaran hanya Rp132 miliar," ujar SF Hariyanto saat menghadiri safari Ramadan di Kampar, Jumat (21/3/2025) malam.
Hariyanto menjelaskan bahwa defisit anggaran terjadi karena perbedaan antara target pendapatan dan realisasi penerimaan. Dari target pendapatan sebesar Rp11 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp9,4 triliun atau sekitar 85,42 persen.
Selain itu, Participating Interest (PI) Blok Rokan juga menjadi salah satu penyebab utama. Pada tahun 2024, Riau menargetkan pendapatan PI sebesar Rp736 miliar. Namun, realisasinya hanya Rp200 miliar. Menurut Hariyanto, hal ini disebabkan oleh upaya Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah berfokus pada peningkatan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Riau telah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penghematan dilakukan pada berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan yang dianggap tidak efektif.
"Dari efisiensi ini, kita berhasil menghemat Rp386 miliar. Selain itu, ada tambahan penghematan sebesar Rp419 miliar dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang diundur sesuai dengan jadwal pengangkatan. Totalnya, kita memiliki potensi saving hampir Rp800 miliar," jelasnya.
Terkait kebijakan tunda bayar sebesar Rp916 miliar, Hariyanto menegaskan bahwa persoalan ini telah diselesaikan melalui mekanisme pergeseran anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Setiap OPD sudah diminta untuk melakukan pergeseran anggaran guna menyelesaikan tunda bayar. Proses ini sudah clear dan tidak ada masalah lagi," tegasnya.
Sementara itu, untuk permasalahan tunda salur kepada kabupaten/kota, Pemprov Riau telah menganggarkan dana sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, Rp550 miliar akan digunakan untuk membayar tunda salur tahun 2024, sedangkan sisanya sebesar Rp740 miliar diperuntukkan bagi kewajiban tahun 2025.
SF Hariyanto menambahkan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk memastikan semua permasalahan keuangan dapat diselesaikan secara transparan. Rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga akan segera digelar guna memperkuat langkah-langkah penyelesaian.
"Yang penting, masyarakat harus tahu bahwa defisit kita hanya Rp132 miliar, bukan Rp2,2 triliun. Saya sudah meminta TAPD memberikan data yang valid agar tidak ada lagi informasi simpang siur yang berpotensi memicu kegaduhan," pungkas Hariyanto.
(kmo/rd)
Komentar