 |
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, memberikan penjelasan mengenai penyebab mengenai keterlambatan pencairan dana BOSDA. |
Pekanbaru, riauantara.co | Terkait keluhan sejumlah kepala sekolah SMA Negeri di Provinsi Riau mengenai keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, memberikan penjelasan mengenai penyebabnya.
Menurut Erisman, anggaran BOSDA tahun 2024 sebagian besar masuk dalam kategori tunda bayar. Karena itu, pencairannya harus menunggu hasil audit dari BPK dan akan dimasukkan dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk BOSDA tahun 2025, pihaknya telah meminta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berwenang untuk segera menyusun justifikasi agar proses pencairan bisa segera dimulai.
"Kami masih harus melaporkan besaran anggaran tersebut kepada Gubernur, karena ada penurunan yang cukup besar akibat defisit. Insya Allah, Senin depan kami akan mengadakan pertemuan daring via Zoom dengan seluruh kepala sekolah guna membahas persoalan ini," ujar Erisman pada Kamis (10/4/25).
Lebih lanjut, Erisman menjelaskan bahwa dana BOS dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN sebenarnya sudah ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.
Namun, pemanfaatannya masih minim karena banyak sekolah yang terlambat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
"Oleh karena itu, dalam Zoom nanti kami juga akan berdialog dengan para kepala sekolah untuk mencari tahu apa saja kendala yang mereka hadapi sehingga dana BOS Pusat belum bisa digunakan secara optimal," pungkasnya.
(kmo/rd)
Komentar