PEKANBARU, riauantara.co | Pernyataan tegas dan cukup mengejutkan disampaikan oleh Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Riau, H. Dody Saputra, SH, saat rapat paripurna pada Kamis (22/5). Dalam pandangan akhirnya, politisi yang juga menjabat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau ini secara lugas menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Riau belum berhasil menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara optimal sepanjang tahun anggaran 2024.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan para anggota DPRD, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau. Dody menegaskan bahwa penyampaian ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan institusional lembaga legislatif kepada masyarakat.
“Setelah melewati rangkaian panjang pembahasan, alhamdulillah laporan hasil kerja Pansus LKPJ Provinsi Riau telah rampung dan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD. Ini adalah wujud akuntabilitas kami kepada rakyat,” ujar Dody.
Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa DPRD berharap evaluasi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government di Provinsi Riau, dengan mengedepankan transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam pemaparannya kepada media, Dody membeberkan sejumlah temuan penting hasil kajian Fraksi Demokrat, di antaranya:
-
Realisasi APBD Provinsi Riau Tahun 2024 hanya mencapai 85,38%.
Angka ini menunjukkan bahwa serapan anggaran untuk pembangunan tidak maksimal, yang tentu berdampak pada lambannya realisasi program prioritas. -
Tunda bayar dan kurang salur capai Rp1,406 triliun.
Temuan Pansus mencatat tunda bayar mencapai Rp916 miliar dan kurang salur Rp550 miliar. Ini menandakan lemahnya pengelolaan fiskal yang tak berpihak pada kepentingan publik. -
Kinerja BUMD tidak optimal.
Badan Usaha Milik Daerah yang semestinya menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru belum mampu memberikan kontribusi signifikan. Bahkan, pengelolaan Dana Partisipasi Interest (PI) yang dikelola BUMD dan anak perusahaannya dinilai tidak transparan dan patut dipertanyakan alokasinya.
Mengakhiri penyampaiannya, Dody menegaskan bahwa Fraksi Demokrat merekomendasikan dilakukannya audit khusus oleh Inspektorat terhadap OPD terkait, sebagai langkah awal reformasi pengelolaan anggaran dan organisasi pemerintahan.
“Audit ini penting agar menjadi dasar kebijakan dan pembenahan ke depan. Kami ingin pemerintahan Riau ke depan mencerminkan Good Governance sebagaimana amanat rakyat,” ucapnya disambut tepuk tangan para undangan.
Ia juga berharap seluruh rekomendasi Pansus dapat diakomodir dengan serius oleh pemerintah daerah demi perbaikan menyeluruh, seraya menegaskan bahwa kegagalan seperti yang terjadi di tahun anggaran 2024 tidak boleh terulang kembali.
“Ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk cinta dan harapan kami agar Riau menjadi lebih baik. Jangan ulangi kegagalan yang sama,” tegas legislator asal Rokan Hilir itu.
Komentar