PEKANBARU, riauantara.co | - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) Angkat bicara, Terkait Forum Tata Kelola dan Demo yang dilangsungkan di Jakarta, yang mana diduga banyak melakukan claim sepihak dan BAM DPR RI Cacat dalam melakukan penyerapan Aspirasi Masyarakat Riau.
Dalam ulasan yang telah dilakukan oleh Aliansi AMMP, telah terjadi demo pertama pada tanggal 18 Juni 2025 kemaren, yang mana dilaksanakan di Gedung Gubernur Riau, kota Pekanbaru, dimana dihadiri beberapa pimpinan dari Pemerintah Provinsi, bahkan pimpinan dari Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (Inhu), dalam hal ini semuanya terpusat dengan satu tujuan.
Dalam hal aksi yang pertama dilakukan, semuanya sepakat menunggu hasil perkembangan dari Janji Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, Kapolda Riau dan Bupati Pelalawan serta Bupati Inhu, yang telah menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan perwakilan masyarakat ke DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Tetapi karena tidak ada kunjung respon yang baik, maka AMMP sudah melakukan Aksi unjuk rasa Jilid ke-II di Kantor Gubernur Riau, yang mana hasil dari Aksi adalah "Tidak ada Relokasi terhadap Masyarakat. Sebelum ada solusi pada tanggal 22 Agustus mendatang, dan Tidak menerima Solusi dengan kata "relokasi".
Wandri Saputra Simbolon selalu Kordinator Lapangan pada Aksi pertama dan kedua, Menyampaikan pendapat, terkait yang melakukan aksi di Jakarta itu bukan dari bagian pergerakan Aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan (AMMP) yang mana saat aksi itu dikomandoi oleh Ridwan.
Lalu kemudian, Wandri juga menyoroti pernyataan dari Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan Pertanahan Riau, yang mana Mereka telah melakukan aksi, sejauh yang Saya tahu Forum tata kelola tidak ada melangsungkan Demo aksi di gedung Gubernur Riau, lalu ini pernyataan dari mana sehingga ada pernyataan demikian.
"Saat ini BAM DPR RI harus bisa menilai dan bijak dalam melakukan pengambilan keputusan, yang mana pada hari ini BAM DPR RI secara sepihak cacat dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat yang mana Kami tidak tau BAM DPR RI merespon yang masyarakat mana.Terkhusus pada DPR RI, Bapak Adian Napitupulu yang katanya membela masyarakat kecil, patut dipertanyakan terkait penampungan aspirasi, karena jika memang Bapak Adian Napitupulu melihat dan mau mendengar maka Beliau tau seharusnya kelompok mana yang di BAM DPR RI,"tegas Wandry Saputra Simbolon.
"Kami AMMP sangat menyayangkan sikap dan pandangan bulu yang dilakukan oleh BAM DPR RI, yang mana diduga karena ada kedekatan terhadap seseorang maka mengabaikan perjuangan kelompok kecil dan sudah 2 kali dalam melakukan aksi unjuk rasa,"ucapnya.
Lebih lanjut, Wandri sapaan Akrabnya, dengan tegas meminta kepada BAM DPR RI, Harus cermat dalam melakukan penyerapan Aspirasi masyarakat Provinsi Riau, Jangan karena kedekatan.
"DPR RI itu menampung aspirasi masyarakat kecil bukan Aspirasi teman dekat atau bahkan Kelompok Besar,"tutupnya dengan lantang.
(**)
Komentar