 |
| Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi. |
Bengkalis, riauantara.co | Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkai dengan pembahasan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah Triwulan III serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis, Senin pagi (15/12/2025).
Rakor yang dihadiri perangkat daerah terkait ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, rapat juga difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan serta mempercepat realisasi program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wabup Bagus Santoso menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan faktor krusial dalam menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi masyarakat. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih sigap dan responsif terhadap pergerakan harga di lapangan.
"Menjaga inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kerja bersama, koordinasi yang solid, dan komitmen semua pihak agar stabilitas ekonomi tetap terjaga," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap stabil, inklusif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bengkalis.
Terkait Program 3 Juta Rumah, Bagus Santoso mengingatkan OPD terkait untuk memberikan dukungan maksimal, mulai dari aspek perencanaan, penyiapan regulasi, hingga fasilitasi di lapangan. Menurutnya, dukungan daerah sangat menentukan keberhasilan program nasional tersebut agar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kontribusi daerah terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.
Komentar