Pekanbaru, riauantara.co | Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Permigastara, Peri Akri Domo, menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin arah baru ekonomi dunia melalui penguatan kedaulatan energi dan tata kelola sumber daya alam yang benar, khususnya di sektor minyak, gas bumi, dan energi baru terbarukan (EBT).
Dalam catatan strategisnya, Peri Akri menyoroti wilayah kerja migas strategis seperti Blok Rokan di Riau, Pantai Timur Kalimantan Timur, serta Pantai Utara Sumatera, yang disebut memiliki potensi cadangan gas sangat besar, mencapai 11 Trillion Cubic Feet (TCF). Temuan ini dinilai kembali menempatkan Indonesia sebagai magnet investasi global di sektor energi.
Pasca alih kelola Blok Rokan dari operator asing Chevron kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus 2021, tercatat lebih dari 1.000 sumur telah ditajak. Blok Rokan sendiri menyumbang sekitar seperempat produksi minyak nasional, dengan estimasi cadangan tersisa mencapai 2,9 miliar barel, menggunakan asumsi teknologi eksplorasi yang ada saat ini.
"Jika ditemukan dan diterapkan teknologi perminyakan baru, potensi cadangan tersebut masih sangat mungkin meningkat," ujar Peri Akri, seraya mencontohkan potensi di wilayah Telisa dan sejumlah lapangan lainnya di Riau.
Namun demikian, Peri Akri mempertanyakan sejauh mana tata kelola migas dan EBT di Riau telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat tempatan, mengingat daerah ini masih menjadi salah satu pemasok utama penerimaan negara melalui APBN.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya energi tidak cukup hanya dinilai "cukup baik", melainkan harus benar, adil, dan berpihak pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ia membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi pemerhati migas, pelaku usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan untuk mengawal kebijakan energi nasional dan daerah.
Beberapa isu krusial yang disoroti antara lain Dana Bagi Hasil, skema Participating Interest (PI) 10 persen yang dinilai berpotensi menjadi jebakan jika tidak dikelola secara profesional, serta aspirasi Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Riau terkait kepemilikan saham 39 persen di PHR.
Selain itu, persoalan lahan, pencemaran lingkungan, tanah terkontaminasi, hingga insiden ledakan jaringan pipa gas di Inhil dan Inhu disebut sebagai alarm serius yang harus menjadi fokus utama Satgas Khusus bentukan Pemerintah Provinsi Riau.
"Sudah lebih dari empat tahun PHR beroperasi di Riau sebagai pengelola objek vital negara. Saatnya optimalisasi sumber daya daerah dilakukan secara linier dengan dampak eksplorasi, demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," tegasnya.
Lebih lanjut, Peri Akri menilai bahwa penemuan cadangan gas di Pantai Timur Kaltim sebesar 5 TCF dan Pantai Utara Sumatera sebesar 6 TCF, dengan total 11 TCF, menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
"Kemandirian ekonomi Indonesia hingga kini masih ditopang sektor migas dan sawit, termasuk CPO dan turunannya, serta EBT yang potensinya terbesar di dunia. Ini modal besar bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin arah baru ekonomi global," pungkasnya.
Menutup catatannya, Peri Akri Domo menyerukan komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan energi nasional berjalan berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi Indonesia yang digdaya di kancah dunia.
Komentar