 |
| Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau kembali merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2025. |
Pekanbaru, riauantara.co | Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau kembali merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2025. Penilaian tersebut disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau serta 12 pemerintah kabupaten/kota dan dilaksanakan pada periode November–Desember 2025.
Berdasarkan hasil penilaian FITRA Riau, KIA Pemerintah Provinsi Riau meraih skor 0,70 yang masuk dalam kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa dokumen anggaran yang diminta publik pada umumnya tersedia dan dapat diakses. Meski demikian, nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebelumnya berada di angka 0,82.
Menanggapi hasil indeks tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi kepada FITRA Riau atas peran aktifnya dalam menilai dan mengawal keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh forum dan penilaian yang dilakukan FITRA Riau dalam menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran tahun 2025," ujar Syahrial Abdi, Kamis (22/1/2026).
Ia menilai, upaya yang dilakukan FITRA Riau merupakan bentuk pengawasan konstruktif agar roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta terhindar dari praktik-praktik koruptif. Menurutnya, transparansi merupakan nilai yang sejalan dengan komitmen pemerintah daerah.
"Saya sepakat dengan pendekatan transparansi. Bahkan, saya juga menganut prinsip tersebut," ucapnya.
Syahrial Abdi menjelaskan, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemprov Riau secara konsisten mempublikasikan berbagai data dan informasi keuangan daerah. Mulai dari dokumen APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, hingga data Barang Milik Daerah, semuanya disajikan melalui sistem e-keuangan yang dapat diakses masyarakat kapan saja.
"Selain membuka data, kami juga mendorong partisipasi publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," jelasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Riau juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, baik melalui kanal resmi di situs pemerintah maupun dengan datang langsung ke kantor BPKAD Provinsi Riau.
Dalam penilaian KIA 2025, FITRA Riau menggunakan empat dimensi utama, yakni perencanaan pembangunan, proses penganggaran, dokumen anggaran, serta pertanggungjawaban dan audit.
Sementara itu, Koordinator FITRA Riau, Tarmizi, berharap hasil indeks tersebut dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi keterbukaan informasi anggaran di Riau. Ia menekankan bahwa laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Lebih dari sekadar penilaian, laporan ini diharapkan menjadi pijakan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tegas, sistemik, dan berkelanjutan dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah," tutup Tarmizi.
Komentar