 |
| Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menegaskan pentingnya pelaksanaan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR). |
Pekanbaru, riauantara.co | Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menegaskan pentingnya pelaksanaan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR). Audit dinilai sebagai langkah mendesak untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan transparan, profesional, serta sejalan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan.
Ketua Umum INPEST, Ir. Ganda Mora, menyampaikan bahwa setiap BUMD milik pemerintah daerah harus memiliki arah bisnis yang jelas dan terukur agar mampu memberikan keuntungan optimal bagi daerah. Menurutnya, rencana bisnis dan pengelolaan keuangan perusahaan wajib dijalankan secara akuntabel serta dipertanggungjawabkan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Keuangan perusahaan harus diaudit secara rutin agar transparansi benar-benar terjaga. PT SPR sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau wajib dikelola secara profesional dan patuh terhadap keputusan pemegang saham," ujar Ganda, Jumat (23/1/2026).
Ia bahkan mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan keuangan PT SPR dalam rentang waktu yang cukup panjang. Menurutnya, audit menjadi sarana penting untuk membuka informasi kepada publik.
"Sejak 2015 hingga 2026, ke mana aliran dana perusahaan? Ini harus dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab," tegasnya.
Ganda menambahkan, transparansi dan profesionalisme manajemen merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kinerja BUMD. Tanpa kedua hal tersebut, sulit bagi perusahaan daerah untuk berkembang dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa seorang direktur utama BUMD harus memiliki rekam jejak yang kuat, kepemimpinan yang mumpuni, serta pemahaman strategi bisnis yang matang. Hal ini penting untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memperbesar dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
"Komisaris dan jajaran direksi harus loyal kepada pemilik saham dan fokus pada peningkatan dividen daerah. Jika tidak mampu menunjukkan kinerja dan transparansi, maka pergantian direksi, khususnya direktur utama, bisa dilakukan melalui RUPS," ujarnya.
Selain itu, Ganda menilai PT SPR perlu lebih agresif dalam menggali potensi sumber daya alam Riau sebagai program kerja nyata. Ia menyebut Riau memiliki peluang besar di berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan minyak, batu bara, dan emas.
"Jangan hanya mengelola dana yang sudah ada, seperti Participating Interest atau saham milik Pemprov. PT SPR seharusnya mampu membangun pabrik kelapa sawit di sejumlah daerah, menyerap tenaga kerja lintas disiplin, dan pada akhirnya meningkatkan kontribusi dividen bagi daerah," pungkasnya.
Komentar