 |
| Pemerintah Provinsi Riau tengah bersiap menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Provinsi Riau tengah bersiap menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung efisiensi penggunaan energi, khususnya listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
"Untuk ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait penghematan listrik dan BBM, akan kita terapkan WFH," ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, rencana penerapan WFH dijadwalkan mulai April mendatang sebagai respons terhadap tekanan global, terutama lonjakan harga minyak dunia yang kini telah menembus di atas 100 dolar AS per barel, dari sebelumnya di kisaran 70 dolar AS.
"Tekanan global saat ini berdampak pada harga minyak. Dari sebelumnya sekitar 70 dolar per barel, kini sudah di atas 100 dolar. Kita harus waspada dan melakukan langkah antisipasi, termasuk efisiensi," jelasnya.
Dalam skema tersebut, penggunaan kendaraan dinas juga akan dibatasi. Seluruh kendaraan operasional milik Pemprov Riau diwajibkan tidak digunakan saat WFH dan harus diparkir di rumah masing-masing penanggung jawab.
"Kita masih menunggu surat edaran dari pusat, namun kemungkinan diberlakukan mulai Jumat. Jadi pada Jumat, Sabtu, dan Minggu, kendaraan dinas tidak boleh digunakan dan harus standby di rumah," tegasnya.
Selain itu, penghematan listrik juga menjadi fokus utama. SF Hariyanto menginstruksikan agar penggunaan pendingin ruangan (AC) dan lampu di kantor OPD diminimalkan, terutama pada akhir pekan.
"Untuk listrik, pada Jumat sampai Minggu sebaiknya dimatikan. Sementara Senin hingga Kamis, tidak perlu langsung menyalakan AC di pagi hari. Manfaatkan ventilasi, dan nyalakan AC saat siang," katanya.
Meski bekerja dari rumah, ia menegaskan kinerja ASN tidak boleh menurun. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal dengan memanfaatkan teknologi.
"WFH bukan berarti tidak bekerja. Pada hari Jumat, pekerjaan bisa dilakukan melalui Zoom. Pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan," ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan ini efektif, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan evaluasi secara berkala, terutama terkait penghematan energi yang dihasilkan.
"Saya minta kepala OPD mengevaluasi program ini. Bandingkan penggunaan listrik sebelum dan sesudah diterapkan, apakah ada penghematan dan seberapa efektif kebijakan ini," pungkasnya.
Komentar