 |
| Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam menyiapkan relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam menyiapkan relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak warga.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Melati tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
"Kami baru saja menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan soal relokasi TNTN. Usulan-usulan yang mereka sampaikan di forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan," ujar SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang menyeluruh.
Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare kawasan TNTN saat ini dihuni oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Namun, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.
Artinya, masih diperlukan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan, meski realisasinya masih menunggu dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
"Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat," jelasnya.
SF Hariyanto juga mengapresiasi masyarakat yang telah menunjukkan itikad baik dalam mendukung proses relokasi, salah satunya dengan menyerahkan sertifikat lahan.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi," katanya.
Ia memastikan, selama proses relokasi belum sepenuhnya terlaksana, masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa gangguan.
"Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen," tegasnya.
Dukungan terhadap langkah dialogis ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah. Ia menilai komunikasi yang terjalin telah membuka ruang kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat.
"Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi warga. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat terus dikawal secara transparan dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung.
"Kami ingin bicara langsung dengan pusat baik dengan zoom. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini mungkin bisa mendorong penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan," ungkapnya.
Komentar