 |
| Pemerintah Provinsi Riau menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur Bengkulu untuk membahas pengelolaan pajak air permukaan, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/4/2026). |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Provinsi Riau menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur Bengkulu untuk membahas pengelolaan pajak air permukaan, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/4/2026).
Diskusi kedua daerah difokuskan pada penguatan kebijakan serta sistem pengawasan guna mengoptimalkan pemungutan pajak air permukaan. Selain itu, berbagai strategi juga dikaji untuk memaksimalkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pendapatan asli daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa pajak air permukaan di sektor perkebunan sawit memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, hal tersebut memerlukan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya optimal.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Upaya dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengawasan, hingga penguatan regulasi.
"Sejumlah langkah telah kami lakukan, seperti membentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah yang melakukan uji petik ke perusahaan wajib pajak, mengumpulkan data dari berbagai instansi, serta mengarahkan UPT untuk mendata kondisi water meter di perusahaan dan menerapkan standar yang sesuai," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan perubahan regulasi sebagai dasar penguatan sistem pemungutan pajak, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor.
"Kami juga menyusun draft perubahan Peraturan Gubernur, bekerja sama dengan instansi terkait untuk tera ulang water meter, serta memastikan mekanisme pelayanan pajak berjalan jelas mulai dari pendaftaran hingga pembayaran," jelasnya.
Pengawasan terhadap wajib pajak juga terus diperkuat melalui sinergi dengan berbagai instansi seperti Inspektorat, Satpol PP, dan organisasi perangkat daerah lainnya.
"Melalui koordinasi tersebut, kami melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan daerah," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung kebijakan serta praktik terbaik yang telah diterapkan di Riau.
Ia menilai pengelolaan pajak air permukaan di sektor perkebunan sawit memiliki potensi besar jika didukung regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif.
"Kami melihat Riau sudah memiliki sistem yang cukup baik dalam pengelolaan pajak air permukaan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kami untuk meningkatkan penerimaan daerah di Bengkulu," ungkapnya.
Mian berharap, pertukaran informasi dan pengalaman antar daerah dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.
Komentar