Jakarta, riauantara.co - WACANA bergabungnya mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus menjadi sorotan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Jokowi akan ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, saat melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pekan lalu. Ia mengungkapkan bahwa bergabungnya Jokowi akan ditandai dengan pemakaian jaket PSI dalam sejumlah agenda kunjungan ke daerah.
Menanggapi kabar tersebut, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Dr. Saiful Anam, menilai posisi Ketua Dewan Pembina tidak cukup strategis bagi Jokowi maupun bagi kemajuan PSI ke depan.
Menurutnya, jika PSI ingin tampil kuat dan kompetitif, terutama menghadapi kontestasi politik mendatang seperti Pemilu 2029, Jokowi sebaiknya ditempatkan sebagai Ketua umum partai.
“Kalau Jokowi hanya menjadi Ketua Dewan Pembina, saya kira PSI tidak akan mampu melenggang ke Senayan dengan signifikan. Bahkan perolehan suaranya bisa jadi tidak terlalu besar,” ujar Saiful Anam dalam keterangan tertulis, Senin 15 Juni 2026.
Dosen pascasarjana Universitas Sahid Jakarta itu juga menilai bahwa kepemimpinan PSI saat ini masih belum optimal dalam membangun komunikasi politik yang kuat dengan masyarakat, termasuk dengan basis relawan Jokowi yang dikenal militan.
Ia menyoroti Ketua umum PSI, Kaesang Pangarep, yang dinilai masih membutuhkan pengalaman lebih dalam dunia politik. Selain itu, sejumlah elite partai lainnya juga dianggap belum mampu menjangkau komunikasi yang efektif dengan publik.
“Pendukung Jokowi dikenal sangat loyal dan militan. Mereka cenderung mengikuti arahan Jokowi secara penuh. Mereka tidak akan pergi ke barat kalau Jokowi menyuruh ke timur. Mereka ini akan tetap pergi ke utara jika Jokowi tidak menyuruh ke selatan. Artinya apa, relawan Jokowi ini adalah kekuatan politik besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh PSI,” jelasnya.
Saiful Anam menambahkan, jika Jokowi hanya dijadikan simbol atau ikon partai tanpa memegang kendali penuh, maka potensi elektoral PSI tidak akan berkembang secara maksimal. Ia bahkan menilai PSI sulit meniru kesuksesan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 jika strategi tersebut tetap dipertahankan.
“Jokowi jangan hanya dijadikan simbol. Ia harus menjadi pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi, yaitu sebagai Ketua Umum PSI,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa secara kapasitas dan pengalaman politik, Jokowi sudah berada pada level yang setara dengan para ketua umum partai besar lainnya, seperti Prabowo Subianto dan tokoh-tokoh nasional lainnya.
“Dengan pengalaman sebagai Presiden dua periode, kelas Jokowi sudah seharusnya sejajar dengan para ketua umum partai politik. Bukan sekadar Dewan Pembina, tetapi sebagai Ketua Umum yang memiliki kendali penuh terhadap arah dan strategi partai,” pungkasnya.**
Komentar