Keterangan foto;
Direktur Eksekutif Visi Indonesia Rusdiansyah
JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi nasional. Penguatan ketahanan pangan, percepatan hilirisasi industri, pemerataan investasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi sejumlah fondasi penting menuju kemandirian ekonomi Indonesia.
Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, menilai evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak seharusnya hanya bertumpu pada berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Lebih dari itu, penilaian perlu melihat arah kebijakan strategis serta dampaknya terhadap kemampuan Indonesia membangun kekuatan ekonomi dalam jangka panjang.
“Rasanya tidak patut kita melihat dua tahun pemerintahan hanya dari daftar persoalan yang belum selesai. Kita harus melihat apa yang sedang dibangun dan bagaimana kebijakan hari ini membentuk kapasitas Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” kata Rusdiansyah di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo adalah memperbaiki struktur ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus terjebak dalam ketergantungan terhadap impor pangan, ekspor bahan mentah, serta pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Investasi Rp3.923 Triliun, Pemerataan Ekonomi Mulai Terlihat
Salah satu indikator yang menjadi perhatian Visi Indonesia adalah realisasi investasi nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi periode Oktober 2024 hingga September 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang.
Menariknya, investasi di luar Pulau Jawa mencapai 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun. Sementara itu, Pulau Jawa menyumbang 48,2 persen dari total investasi.
Rusdiansyah menilai angka tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi di luar Jawa.
“Investasi hampir Rp4.000 triliun dengan serapan lebih dari 5,4 juta tenaga kerja merupakan dorongan ekonomi yang besar. Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan agenda Indonesia-sentris mulai mendapatkan pijakan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah perlu memastikan investasi mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan nilai tambah nyata bagi daerah.
Ketahanan Pangan Tak Cukup Hanya Mengandalkan Stok
Di sektor pangan, pemerintah dinilai mulai mengarahkan kebijakan dari sekadar menjaga ketersediaan pasokan menuju penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
Proyeksi neraca pangan 2026 menunjukkan produksi delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit, diperkirakan mencapai 72,91 juta ton. Jumlah tersebut berada di atas kebutuhan nasional yang diproyeksikan sebesar 68,22 juta ton.
Selain itu, stok beras pemerintah per Oktober 2026 tercatat mencapai 4,56 juta ton.
Pemerintah juga mengambil langkah memperkuat sektor pertanian melalui penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen serta penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk menjaga pendapatan petani.
Namun, Rusdiansyah menegaskan bahwa kemandirian pangan tidak cukup dibuktikan melalui angka produksi dan besarnya cadangan pemerintah.
Produktivitas pertanian, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan tersebut.
Hilirisasi Jadi Kunci Mengakhiri Ketergantungan Bahan Mentah
Transformasi industri juga menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian. Melalui Danantara, pemerintah diarahkan untuk mengoptimalkan aset dan investasi negara agar kekayaan sumber daya alam (SDA) mampu menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.
Hingga Oktober 2026, Danantara mencatat komitmen investasi sebesar Rp225 triliun untuk mendukung 26 proyek hilirisasi yang mencakup sektor pertambangan, energi, hingga pertanian.
Bagi Rusdiansyah, hilirisasi merupakan langkah penting untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada penjualan komoditas mentah, sementara keuntungan terbesar dari proses pengolahan justru dinikmati negara lain.
“Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri,” tegasnya.
Karena itu, keberhasilan hilirisasi harus tercermin dari tumbuhnya industri pengolahan nasional, terbukanya lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta semakin kuatnya daya saing produk Indonesia.
Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Investasi Jangka Panjang
Selain pangan dan industri, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas SDM dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Di sektor infrastruktur, pemerintah mencatat pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang menjangkau lebih dari 9.000 kilometer. Selain itu, sebanyak 3.500 jembatan telah dibangun dan penanganan jalan daerah mencapai 2.228 kilometer.
Pembangunan tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam memperlancar distribusi hasil pertanian, membuka akses wilayah, dan memperkuat konektivitas antardaerah.
Sementara di sektor pendidikan, sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 131 kabupaten/kota dengan jumlah peserta didik lebih dari 45.000 anak. Pemerintah juga melakukan renovasi terhadap hampir 90.000 sekolah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi bagian dari agenda pembangunan SDM. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.
Diplomasi Ekonomi Harus Berpihak pada Kepentingan Nasional
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan perubahan peta ekonomi global, Rusdiansyah juga menilai diplomasi pemerintahan Prabowo memiliki peran strategis dalam memperluas kemitraan perdagangan dan investasi.
Menurutnya, Indonesia perlu terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Setiap kemitraan internasional harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan memberikan manfaat konkret bagi perekonomian masyarakat.
Rusdiansyah menegaskan, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan fase penting untuk meletakkan dasar pembangunan yang lebih mandiri. Namun, fondasi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, hingga gizi dan pendidikan sudah mulai diletakkan. Tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan dan pemerataan manfaat agar dirasakan seluruh rakyat,” pungkasnya.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, investasi, maupun jumlah program yang dijalankan. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan mengubah berbagai kebijakan tersebut menjadi kesejahteraan yang merata, kemandirian ekonomi, serta daya saing Indonesia di tingkat global.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar