JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menguat. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, secara terbuka membenarkan bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut telah mengundurkan diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia.
Tak hanya membenarkan kabar tersebut, Budi Arie juga mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan singkat Budi Arie itu disampaikan saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (11/11/2026). Ketika ditanya mengenai kebenaran informasi pengunduran diri Gibran, mantan Menteri Koperasi sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut menjawab tegas.
"Betul," kata Budi Arie.
Ia juga membenarkan informasi bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Prabowo di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Konfirmasi Budi Arie ini semakin memperkuat pernyataan Istana sehari sebelumnya mengenai adanya keinginan Gibran untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Prabowo dalam sebuah pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, keinginan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik, terutama menyusul perkembangan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran. Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
120 Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah mencuatnya kabar pengunduran diri tersebut, dinamika politik di parlemen juga semakin menjadi sorotan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran Rakabuming Raka akan diteruskan dalam rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Tercatat sebanyak 120 anggota DPR RI telah mengusulkan penggunaan hak tersebut sebagai bagian dari proses politik yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden.
Para pengusul berasal dari delapan fraksi di DPR RI, dengan rincian 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Usulan tersebut mencerminkan meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Gibran di tengah polemik persyaratan pendidikan yang turut menyeret namanya ke ranah hukum.
Dengan adanya konfirmasi dari Budi Arie mengenai pengunduran diri Gibran dan penyerahan surat kepada Presiden Prabowo, perkembangan politik nasional kini memasuki babak baru.
Publik pun menanti penjelasan resmi pemerintah serta proses konstitusional selanjutnya terkait status jabatan Wakil Presiden, termasuk bagaimana mekanisme pengisian jabatan tersebut apabila pengunduran diri benar-benar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar