JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan langsung keputusan pengunduran dirinya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tiba sekitar pukul 11.15 WIB dan langsung menemui pimpinan MPR.
Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 20 menit. Setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran meninggalkan gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Gibran. Menurut Muzani, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus meminta agar proses pengunduran diri segera ditindaklanjuti.
Muzani juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Muzani, MPR akan segera mempersiapkan tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ia menyebut lembaganya memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR sebagai kandidat pengganti.
Pengusulan tersebut dilakukan setelah MPR menyampaikan permintaan resmi kepada Presiden. Berdasarkan mekanisme yang disampaikan Muzani, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon.
Langkah pengunduran diri Gibran ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional sekaligus membuka babak baru dalam proses ketatanegaraan Indonesia.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah MPR dan keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar