YOGYAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo membeberkan kronologi lengkap penanganan aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di kawasan Malioboro hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai tudingan di media sosial yang menyebut aparat kepolisian bertindak represif saat mengamankan demonstrasi pada Selasa (10/11/2026).
Langgeng menegaskan, langkah kepolisian di lapangan dilakukan secara terukur setelah situasi demonstrasi mengalami eskalasi. Kericuhan disebut bermula ketika sekelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY melakukan penyerangan menggunakan batu dan bom molotov.
Menghadapi situasi yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat dan petugas, Polda DIY kemudian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengendalikan keadaan dan membubarkan kelompok yang melakukan tindakan anarkis.
"Brimob langsung empat SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang," ujar Langgeng kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Dari total 154 orang yang diamankan, polisi menemukan latar belakang yang beragam. Mereka terdiri atas mahasiswa, pelajar tingkat SMA dan SMP, hingga anak-anak.
Kapolda menegaskan, penanganan terhadap mereka yang masih berusia di bawah umur dilakukan secara khusus dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
"Khusus bagi massa di bawah umur, saya menegaskan penanganannya dilakukan secara khusus sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak," katanya.
Bantah Kendaraan Taktis Masuk Area Kampus UGM
Selain tudingan tindakan represif, Kapolda DIY juga memberikan klarifikasi terkait informasi viral yang menyebut kendaraan taktis (rantis) polisi memasuki kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
Langgeng dengan tegas membantah narasi tersebut. Ia menjelaskan, setelah dihalau dari kawasan Malioboro, sejumlah massa bergerak secara bergerombol menuju Bundaran UGM dan diduga melakukan aksi pembakaran.
Saat petugas melakukan pengejaran, kelompok massa tersebut kemudian bergerak menuju area perbatasan kampus UGM untuk mencari perlindungan.
Mengetahui massa telah mendekati kawasan kampus, aparat kepolisian memutuskan tidak melakukan tindakan pembubaran secara paksa di area tersebut.
Bahkan, menurut Langgeng, petugas tidak menggunakan gas air mata maupun kendaraan penyemprot air (water cannon). Personel hanya bertahan di luar batas kampus dengan jarak sekitar 30 hingga 50 meter.
"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata, apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," jelasnya.
Kepolisian selanjutnya memilih jalur komunikasi dan negosiasi dengan massa yang masih bertahan hingga pagi hari. Setelah situasi dinilai memungkinkan, seluruh personel akhirnya ditarik mundur secara tertib.
Kapolda Tegaskan Tidak Ada Mobilisasi Ormas
Langgeng juga menanggapi isu keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang disebut-sebut berhadapan dengan kelompok penyampai aspirasi.
Ia memastikan kepolisian tidak pernah mengerahkan ataupun memobilisasi organisasi masyarakat untuk menghadapi demonstran.
Menurutnya, kemunculan sejumlah elemen masyarakat merupakan dinamika sosial yang dipicu rasa kepedulian terhadap kondisi ruang publik serta situasi sosial budaya di Yogyakarta yang dinilai terganggu akibat aksi anarkis.
Ia menyebut perlakuan terhadap Sultan menjadi salah satu hal yang memicu keprihatinan masyarakat di tingkat akar rumput.
"Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan," ungkapnya.
Kapolda turut menjelaskan posisi Jaga Warga dalam sistem keamanan masyarakat di DIY. Menurutnya, Jaga Warga bukan organisasi yang dibentuk untuk melakukan tindakan represif, melainkan sistem keamanan lingkungan berbasis desa.
Keberadaannya disebut memiliki fungsi serupa dengan Pecalang di Bali, yakni membantu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Pembentukannya dilakukan oleh kepala desa dengan koordinasi bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Selain menjaga keamanan wilayah, Jaga Warga juga berperan dalam penanganan kebencanaan serta mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Polda DIY Libatkan Komnas HAM hingga Ombudsman
Di tengah munculnya kritik dari berbagai kalangan, termasuk pernyataan resmi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Polda DIY menyatakan terbuka terhadap komunikasi dan pengawasan publik.
Langgeng menegaskan, tindakan kepolisian di lapangan diarahkan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan penyerangan dan memicu kerusuhan, bukan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Penanganan kerusuhan tersebut juga mendapat perhatian langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang turun meninjau situasi di lapangan pada Rabu dini hari.
Kapolri, menurut Langgeng, turut mempertanyakan aksi kerusuhan yang masih berlangsung hingga sekitar pukul 01.00 WIB. Padahal, batas waktu penyampaian aspirasi sebelumnya telah diberikan hingga pukul 19.00 WIB.
Sebagai bentuk transparansi dan upaya menjamin kepastian hukum, Polda DIY menggelar perkara untuk menentukan status hukum 154 orang yang telah diamankan.
Proses tersebut melibatkan sejumlah lembaga pengawas eksternal, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Ombudsman.
"Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman," pungkas Langgeng.
Pelibatan lembaga pengawas eksternal tersebut diharapkan dapat memastikan proses penanganan perkara berlangsung transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Di tengah beragamnya informasi dan kritik yang berkembang, keterbukaan proses hukum serta pengawasan independen menjadi penting untuk memastikan penanganan kerusuhan di Yogyakarta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar