YOGYAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusut secara menyeluruh dugaan tindakan represif yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap mahasiswa saat aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada 10 November 2026.
Kompolnas menegaskan, setiap dugaan pelanggaran prosedur maupun tindakan kekerasan oleh personel kepolisian di lapangan harus ditindak tegas apabila terbukti melalui proses pemeriksaan yang objektif dan transparan.
Penegasan tersebut disampaikan Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, saat berada di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026). Ia menyebut, pengungkapan dugaan pelanggaran dalam pengamanan demonstrasi menjadi perhatian serius Kompolnas.
Salah satu materi yang kini didalami Kompolnas bersama Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY adalah rekaman video kericuhan di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Anam, rekaman tersebut akan dicocokkan dengan berbagai informasi dan temuan di lapangan guna memastikan kronologi kejadian sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan personel kepolisian.
Kompolnas juga telah mengumpulkan sejumlah rekaman video dari berbagai sumber, termasuk kiriman masyarakat dan unggahan di media sosial. Seluruh bukti visual tersebut menjadi bagian penting dalam proses pendalaman.
"Tadi saya cek video, seperti di Bundaran UGM itu termasuk yang didalami. Kami juga mendapatkan video dari beberapa teman dan media sosial. Semuanya kami cocokkan, dan itu juga menjadi bagian yang didalami," ujar Anam.
Ia menegaskan, pencocokan rekaman dengan fakta di lapangan diperlukan agar proses pemeriksaan tidak hanya bertumpu pada satu sumber informasi. Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran dapat diungkap berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah pendalaman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan atas dugaan tindakan represif dalam pengamanan demonstrasi 10 November, sekaligus memastikan penegakan disiplin dan kode etik kepolisian berjalan sebagaimana mestinya.
Kompolnas pun mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tuntas. Jika ditemukan personel yang terbukti melakukan pelanggaran, penindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penanganan kasus ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri, sekaligus menegaskan bahwa tindakan aparat dalam menjalankan tugas pengamanan harus tetap mengedepankan prosedur, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar