JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat. Pemerintah memastikan tidak ada toleransi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran hingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana kabut asap.
Langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat karhutla terus diperkuat. Sejumlah sanksi telah dijatuhkan, mulai dari pencabutan izin konsesi hingga proses hukum terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab.
Presiden Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Selain itu, sebanyak 26 perusahaan tengah menjalani penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, sementara 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.
"Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," tegas Prabowo di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan besarnya upaya Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan. Meski berbagai langkah penanggulangan telah dilakukan, dampak kabut asap akibat karhutla turut melintasi batas negara dan dirasakan masyarakat Malaysia serta Singapura.
Menurut Prabowo, pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk mengendalikan situasi. Operasi tersebut bukan tanpa risiko. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, dan dua helikopter turut hilang dalam upaya pemadaman.
"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," ungkapnya.
Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
Lebih jauh, Presiden Prabowo menilai penanganan karhutla tidak boleh terus-menerus bertumpu pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dengan menempatkan pencegahan sebagai strategi utama dan dilakukan secara sistematis.
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program strategis untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini diharapkan mampu membangun sistem pengawasan dan penanganan yang lebih efektif, sekaligus mencegah terulangnya bencana serupa pada masa mendatang.
Presiden juga menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan masyarakat Malaysia serta Singapura atas dampak kabut asap lintas batas yang ditimbulkan kebakaran hutan di Indonesia.
Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan kemampuan terbaik untuk mengatasi bencana tersebut.
Penegasan Presiden ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penanganan karhutla tidak hanya menyangkut kesiapsiagaan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan ketegasan hukum terhadap korporasi, penguatan pengawasan, serta komitmen jangka panjang dalam menjaga kelestarian hutan.
Pemerintah menegaskan bahwa pencegahan, penindakan, dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan agar bencana karhutla tidak terus berulang dan dampaknya tidak kembali dirasakan masyarakat, termasuk negara-negara tetangga.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH


Komentar