JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Ribuan madrasah dan sekolah keagamaan di Indonesia segera mendapatkan dukungan digitalisasi pembelajaran dan perbaikan infrastruktur. Program tersebut menyusul disetujuinya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp2,38 triliun.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi pendidikan keagamaan, mulai dari penyediaan perangkat pembelajaran digital, revitalisasi bangunan sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan.
Persetujuan anggaran dibahas dalam pertemuan Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Inspektur Jenderal Kemenag Khairunas, serta jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Dari total anggaran tambahan yang disetujui, sekitar Rp1,66 triliun dialokasikan untuk program digitalisasi pembelajaran. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengadaan Papan Interaktif Digital (PID) yang akan didistribusikan ke satuan pendidikan sasaran.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah perangkat yang dibagikan. Lebih dari itu, teknologi yang disediakan harus benar-benar mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan pemahaman peserta didik.
“Ukuran keberhasilan digitalisasi pembelajaran adalah sejauh mana perangkat yang kita sediakan membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran. Karena itu, kita perlu memastikan papan interaktif digital sampai ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran dan siap digunakan, termasuk dengan memastikan kesiapan listriknya,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, program digitalisasi mencakup penyediaan Papan Interaktif Digital. Khusus madrasah swasta, setiap lembaga penerima akan memperoleh satu unit perangkat tersebut.
Program serupa juga menyasar lembaga pendidikan di bawah pembinaan Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dengan demikian, transformasi digital diharapkan dapat menjangkau lebih luas satuan pendidikan keagamaan, tidak hanya madrasah.
Selain digitalisasi, revitalisasi infrastruktur pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam penggunaan ABT 2026.
Anggaran yang disetujui mencakup perbaikan 2.410 madrasah di bawah naungan Ditjen Pendidikan Islam. Sementara itu, revitalisasi juga menyasar 21 sekolah binaan Ditjen Bimas Kristen, 38 lembaga pendidikan Katolik, 70 lembaga pendidikan Hindu, serta dua lembaga pendidikan Buddha.
Nasaruddin meminta seluruh jajaran Kemenag memastikan program revitalisasi tepat sasaran, terutama bagi lembaga pendidikan yang memiliki kebutuhan perbaikan paling mendesak.
“Kita perlu memastikan madrasah yang paling membutuhkan perbaikan mendapat prioritas. Saya minta setiap satuan kerja mengawal pelaksanaannya sejak penetapan penerima sampai hasil perbaikannya bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak proses penentuan penerima bantuan hingga pekerjaan revitalisasi selesai. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan perbaikan fasilitas pendidikan yang dapat dirasakan langsung oleh guru maupun peserta didik.
Tidak hanya untuk digitalisasi dan perbaikan bangunan, tambahan anggaran tersebut juga mencakup pengadaan buku tulis bagi peserta didik melalui Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.
Di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, anggaran tambahan juga mendukung pengembangan empat Sekolah Unggul Garuda serta pengadaan satu studio bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Sebagai tindak lanjut persetujuan ABT, Kemenag diminta memastikan kejelasan rincian alokasi anggaran dan sasaran penerima pada setiap satuan kerja. Kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan juga harus segera dipenuhi.
Kemenag turut diminta memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program agar penggunaan anggaran berlangsung efektif, efisien, transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam pembahasan tersebut antara lain Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Dirjen Pesantren Basnang Said, serta sejumlah pejabat eselon II Kemenag.
Melalui tambahan anggaran Rp2,38 triliun ini, pemerintah berharap percepatan digitalisasi dan revitalisasi pendidikan keagamaan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih layak, modern, dan merata di berbagai daerah.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar