 |
| Anggota FPI bantu korban bencana di Palu. (ft.CNN) |
RIAUANTARA. CO|JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid merespons petisi yang meminta izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas di Kemendagri tidak diperpanjang.
Ia mempertanyakan maksud petisi tersebut, karena menurutnya, FPI bukan organisasi yang suka melakukan tindakan hukum. Ia mengatakan, hal tersebut saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Rabu kemarin.
"Memang kesalahannya FPI apa? Kesalahan hukumnya kan harus terlihat sangat jelas. FPI tidak pernah mengajak untuk melakukan tindakan makar, tidak pernah mengajak untuk melakukan tindakan separatisme, tidak pernah mengajak untuk melakukan tindakan narkoba, korupsi," kata Hidayat.
Menurutnya, FPI justru banyak melakukan hal-hal yang positif, seperti mengajak pemberantasan korupsi dan memperkuat NKRI.
"Justru FPI mendukung pemberantasan narkoba, korupsi, mendukung penguatan NKRI, menolak separatisme. Kok, enggak ada yang membuat petisi bubarkan OPM?" tanyanya lagi.
Mengenai petisi yang ada, Hidayat menganggap hal tersebut bukan sesuatu yang baru. Dari tahun ke tahun, kata Hidayat, sudah banyak pihak-pihak meminta membubarkan FPI, tapi akhirnya masyarakat melihat sendiri bahwa FPI yang terdepan membantu korban gempa di Sulteng, NTB, dan tempat lainnya.
"Jadi saya kira rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Kalaupun ada 100.000 yang menandatangani petisi semacam itu akan ada sejuta lebih yang akan mendukung FPI. Jadi menurut saya di negara demokrasi, biarlah semuanya berlaku secara demokratis, tapi juga pergunakan akal sehat," pungkasnya.(*)
Komentar