 |
| Plt Ketua KPK periode 2011-2015 Taufiequrachman Ruki (dua dari kanan) saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019). (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini) |
Jakarta - Plt Ketua KPK periode 2011-2015 Taufiequrachman Ruki meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR tak terburu-buru membahas revisi UU KPK. Dia menyarankan pemerintah menampung saran dan aspirasi masyarakat terlebih dahulu.
"Kami para senior (mantan Pimpinan KPK) berharap bahwa pembahasan itu jangan terburu-buru. Diperbanyak menyerap aspirasi, diperbanyak menyerap pendapat," katanya saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).
Ruki mengaku, hingga saat ini belum tahu apa saja perubahan dalam revisi UU yang dinilai melemahkan KPK. Dia juga menilai pembahasan revisi UU KPK tampak terburu-buru.
"Saya pribadi berpendapat kok ini tertutup sekali dan tergesa-gesa. Jangan sampai kita menyesali akibat ketergesa-gesaan," ujarnya.
Ruki yang merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1971 ini menepis tudingan mengusulkan perubahan UU KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut, revisi UU KPK bukan atas kemauan anggota dewan semata namun permintaan pimpinan KPK.
"Permintaan revisi ini sudah datang dari banyak pihak, termasuk dan terutama itu dari pimpinan KPK. Orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK ini," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (6/9/2019).
Sedangkan, anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengaku, pihaknya menyiapkan bukti berupa arsip yang menyatakan pimpinan KPK telah setuju tentang adanya revisi UU KPK. Dia menyebutkan, arsip itu tertuang dalam satu Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pimpinan KPK dengan Komisi III DPR, yang isinya terkait revisi UU KPK.
"Pada saat itu ya pimpinan KPK juga menyetujui ya soal revisi ini, tapi tentu revisinya yang tidak melemahkan KPK," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
(red/mcr)
sumber: iNews.id
Komentar