|
Menu Close Menu

Prihatin, Uang Sewa Perumahan Anggota DPRD Inhu vs Rumah Reyot Ibu Marini

Selasa, 10 Maret 2020 | 17:18 WIB
RIAUANTARA.CO | INHU ,- Dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhu, Riau, diduga kembali terulang pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Diduga sebanyak 40 anggota DPRD Inhu telah menerima tunjangan perumahan yang bersumber dari APBD tanpa Perbup (Peraturan Bupati).

Berdasarkan informasi sejak September 2019, 40 orang anggota DPRD Inhu telah menerima tunjangan perumahan yang bersumber dari APBD tanpa Perbup sebagai dasar hukumnya.


"Dimana setiap bulanya 40 anggota dewan tersebut menerima anggaran tunjangan perumahan sebanyak Rp 425.500.000, dengan rincian, Ketua Rp 13 juta, wakil ketua 2 orang setiap orangnya Rp 12 juta dan anggota biasa Rp10,5 juta,"papar Jumadi akvitis LSM TOPAN RI.


Pembayaran dilakukan pada APBD Tahun 2019 pada bulan September hingga Desember. Sementara untuk APBD Tahun 2020 pembayaran dilakukan pada bulan Januari dan Februari.


Dari info yang didapat, hingga saat ini Perbup tentang tunjangan perumahan anggota dewan ini tidak kunjung selesai, karena pengajuan Ranperbup (Rancangan Perbup) yang diajukan pihak Sekwan masih terganjal akibat belum sinkronya angka yang bakal diterima.


"Sebab dari pihak ketiga yang independen yang digandeng pihak Sekwan untuk membuat merumuskan Perbup tersebut, tim Apresial menemukan angka yang berbeda di lapangan saat melakukan survei. Dimana untuk sewa rumah yang terbagus atau termahal di seputaran kota Rengat maupun Pematang Reba hanya sebesar Rp 3 hingga Rp 4 juta saja perbulanya."tegas Jumadi.


Jadi kata Jumadi, sangat disayangkan sekali saat rapat Banggar DPRD Inhu dangan Tim TAPD Pemkab Inhu yang dijadwalkan kemarin kembali gagal, dikarenakan keterlambatan hadir para anggota dewan dan anggota banggar yang diundang rapat dengan jadwal pukul 10.00 wib. Sementara itu Tim TAPD Pemkab Inhu telah hadir lengkap sebagai bentuk kesiapan dan keseriusan membahas hajat hidup orang banyak.


"Sementara itu segala tunjangan mereka terima mulai dari tunjangan Transportasi, Perumahan, Kesehatan dan lain. Tapi, para wakil rakyat ini masih sering melalaikan tugasnya. Dan dalam hekmat saya, rumah anggota DPRD Inhu tidak ada yang begitu jauh dari kantor DPRD, kalaupun ada yang jahu itu paling makan waktu 2 jam." ujar Jumadi.


Sementara itu, Kabag Keuangan Sekwan Inhu, Mariasna saat dikonfirmasi mengatakan, tanyakan saja sama kabag keuangan yang sekarang, karena dizamannya tidak ada masalah.


"Atau langsung saja tanya sama Seketriat sekwannya, Karena, dizaman saya tidak ada masalah,"ulang Mariasna.


Ketua DPRD Inhu, Samsudin dikonfirmasi mengatakan, saya masih di rumah sakit awal bros cek kesehatan, prihal itu secara teknisnya tanyakan saja langsung pada Sekwan," singkat ketua DPRD.

Sekedar perbandingan, Padahal kita ketahui di Kabupaten Inhu baru-baru ini menjadi buah bibir tranding Topik terkait rumah Reyot ibu Marini di salah satu Desa di Kabupaten Inhu yang hingga sampai saat ini belum ada dari pihak Pemerintah terutama Anggota DPRD Inhu untuk melakukan upaya menganggarkan atau mengusulkan bantuan rumah layak huni atau nedah rumah, kini malah Wakil Rakyat menganggarkan sewa rumah untuk para anggota DPRD Kabupaten Inhu Puluhan Juta Rupiah per Rumah**HR




Sumber  :  SUARAaktual.co

Bagikan:

Komentar