Hal ini terkuak saat Baharudin,SH melakukan donor darah di Markas PMI Pelalawan Jalan Poros Langgam KM 4 Pangkalan Kerinci, Selasa (8/6/2021).Sejumlah pegawaipun mengadu 6 bulan tak terima gaji.
Jhonni Afrizal, SE Sekretaris PMI Pelalawan kepada Wartawan menuturkan bahwa pengajuan dana hibah sebesar Rp.1,4 milyar hanya dianggaekan Rp.200 juta saja.
" Dulu untuk dana hibah Kita melalui BPKAD, sekarang dikembalikan ke instansi terkait yakni di Dinas Kesehatan.Proses pencairan anggaran agak rumit.Pengajuan Rp.1,4 juta di APBD murni itu meliputi gaji/honor,kantong darah dan perlengkapan lainnya,listrik dan lain - lain.Sementara Rp.200 juta yang dianggarkan juga belum bisa menutupi gaji dan honor 1 tahun.Pastinya untuk kekurangan pengajuan pengajuan di APBDP.Paling tidak anggaran Rp.800 juta hingga Rp.900 juta yang tak bisa terganggu dalam menjalankan operasional PMI termasuk gaji dan honor ," bebernya.
Disinggung soal kerjasama berupa koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan,Jhonni Afrizal menyatakan belum berjalan maksimal.
" Terutama soal peminjaman ambulance dan pengadaan alat.Kita kurang mendapat support dari Dinas Kesehatan," ungkapnya.
Salah satu pegawai yang sudah bekerja di PMI Pelalawan sebagai tenaga medis selama 14 tahun yang tidak mau menyebutkan namanya ke media ini menyampaikan tidak adanya kejelasan status mereka.
" Kalau di PMI standar gaji bila mengikuti Permenkes itu beda,namun alasan Pemkab dikarenakan anggaran dari dana hibah makanya mengikuti standar gaji honor sebesar Rp.1,440 juta.Kita ini semuanya punya basic dari perawat dan bidang kesehatan,tidak ada yang tamat sma namun gaji Kita disamakan dengan honor.Kalau standar mengikuti Permenkes harusnya lebih," ujarnya.
Namun demikian, panggilan jiwa kemanusiaan sudah mendarah daging.Meski belum bergaji 6 bulan tetap bekerja melayani masyarakat dalam memenuhi ketersediaan darah yang dibutuhkan.
" Keluhan pastilah, Kita juga punya keluarga dan kebutuhan apalagi juga ada pegawai yang jadi tulang pungggung keluarganya. Tanggung jawab itu menjadi kunci hingga Kami bertahan," bebernya dengan menahan air mata.
Hal senada juga disampaikan oleh pegawai lainnya yang menyampaikan agar tidak menilai PMI telah memiliki anggaran yang cukup melalu Biaya Pengganti Pengolahan darah (BPPD)
" Harga perkantong darah Kita dibawah standar yakni Rp.200 ribu sementara Kabupaten /Kota lain sudah meletakkan harga Rp.360ribu.Untuk diingat, dari Rp.200 ribu ada sejumlah item yang harus dibayar PMI.Sedangkan untuk peserta Jamkesda yang disubsidi harga perkantong dibawah Rp.200 ribu perkantong," tukasnya.
Dirinya berharap agar Pemkab Pelalawan dapat lebih memperhatikan kebutuhan PMI Pelalawan baik sarana dan prasarana serta berbagai perlengkapan dan peralatan.
" Kita butuh support sehingga lebih memaksimalkan kinerja.Berbagai permasalahan masih dihadapi PMI Pelalawan salah satunya unit ambulance dan masih minimnya sarana dan perasana. Kami tetap menjalankan tugas jarena ini memang yang diamanahkan ke Kami untuk kemanusian," tutupnya. (ZoelGomes)
Komentar