Penilaian itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Riau Sugianto SH saat ditemui, Rabu (17/11/21).
"Prosentase capaian PSR di Riau tahun ini sangat rendah. Dari 26 ribu hektar tahun ini baru sekitar 4 ribu hektar yang diajukan. Nah, ini menandakan kelemahan masing-masing Disbun baik kabupaten maupun provinsi", ucapnya.
Politisi asal fraksi PKB DPRD Riau itu mengatakan, kelemahan terletak pada personil masing-masing kabupaten yang dinilai kurang.
"Masyarakat yang benar-benar mau melakukan PSR, kurang terlayani dengan baik", ujarnya.
Ia mengakui memang ada beberapa kendala di lapangan.
Kendati demikian Sugianto berharap agar Disbun betul-betul melayani masyarakat dengan baik.
Menyikapi rendahnya capaian program PSR ini, Sugianto berjanji akan segera memanggil Disbun untuk mempertanggungjawabkan program ini.
Seperti diketahui, Bupati Siak Alfedri didepan Komisi IV DPR RI, Kamis (11/11/21) mengatakan, bahwa target program PSR di kabupaten Siak ada sebanyak 22 ribu hektare. Namun yang baru terealisasi hanya 3.800 ha.
Menurut Bupati Alfedri, penyebabnya ada berbagai faktor. Diantaranya, sertifikat tanah yang warga miliki menjadi agunan di bank, kemudian balik nama yang belum selesai.
Sementara anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengungkapkan ada beragam persoalan dalam program PSR. Diantaranya lahan sawit rakyat yang bermasalah seluas 3,5 juta hektar yang sudah berbuah sudah replanting tapi statusnya belum jelas, karena sebagain besar ada di kawasan hutan. (fin)
Komentar