PEKANBARU | riauantara.co– Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi setuju adanya usulan kenaikan kesejahteraan (gaji) ribuan guru bantu Provinsi Riau yang mengajar ditingkat TK, SD dan SMP atau dibawah kewenangan pendidikan dasar (Dikdas) 12 kabupaten dan kota di Riau dinaikkan, meskipun tidak disamakan dengan gaji guru bantu jenjang SMA dan SMK.
Hal tersebut disampaikan Gubri saat menerima kunjungan silaturrahmi pengurus Perkumpulan Komunikasi Guru Bantu Provinsi (PKGBP) Riau dikedimannya, Selasa (28/12). Hanya saja, pada kesempatan itu Gubri minta kepada Disdik Riau agar melakukan pendataan kembali dan menginventarisir jumlah guru bantu tersebut yang mestinya sejak mereka dingkat tahun 2005, 2006 hingga 2008 sudah banyak terjadi pengurangan.
‘’Ini yang diminta Pak Gubri kepada Pak Kadisdik yang baru, Pak Kamsol yang saat itu turut mendampingi Pak Gub bersama jajarannya. Kami pun pengurus di setiap kabupaten dan kota siap membantu melakukan pendataan ini untuk mendapatkan angka pasti berapa jumlah guru bantu yang benar-benar telah mengabdi sejak tahun pengakatan pertama itu,’’ tutur Ketua PKGBP Zafri M Ikom.
Pasalnya, ucap Zafri, jumlah itu sejak pengangkatan pertama tahun 2005 pasti banyak terjadi pengurangan, seperti adanya guru yang meninggal dunia, yang berhenti, yang sudah diangkat menjadi ASN dan lain sebagainya, sehingga diharapkan tidak terjadi manipulasi data dari pihak manapun terhadap penggunaan uang APBD tersebut.
‘’Pak Gubernur sangat menitik beratkan kepada persoalan ini, maka perlu dilakukan pendataan ulang seluruh guru bantu dikdas dan dikmen. Karena bisa saja masalah ini berimplentasi kepada masalah hukum dikemudian hari,’’ ungkapnya yang saat itu didampingi Sekretaris PKGBP Riau Hairus Saleh SPd, Bendum Imelda Sandra SSi MSi, Humas Lidya Putri SSi dan bidang Infokom PKGBP Riau Bustami Ramzi SPd.
Jika pendataan jumlah guru bantu ini sudah didapat, terutama jumlah guru bantu yang bertugas di Dikdas, Pemprov akan lebih muda untuk melakukan penambahan alokasi bantuan keuangan (Bankeu) untuk peningkatan kesejahteraan guru bantu Dikdas.
Dikatakan Kepsek SMK Muhammadiyah Kuok, Kampar, ini kenaikan tersebut juga akan disesuikan dengan kemampuan keuangan daerah pada APBD Perubahan tahun depan.
Istilah Pak Gub, lanjut Zafri, kenaikan itu tidak pun penuh ke atas, penuh kebawah pun jadilah, sehingga guru Dikdas merasakan kenaikan dari angka Rp2 juta saat ini dan itu sejak 2014 tidak ada kenaikan.
‘’Sementara rekan-rekan yang mengajar di pendiidkan menengah (Dikmen), yakni tingkat SMA dan SMK itu sudah dua kali merasakan kenaikan sejak pindah kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi dari tahun 2017 dari angka Rp2,2 juta hingga tahun ini menjadi Rp2,5 juta. Ini yang membuat kita miris dan selalu mendesak pihak terkait memberikan perhatian dan tidak diskriminasi,’’ tegas Zafri.
Zafri menyebut, gubri menyadari saat ini beban tugas guru yang mengajar di SMA dan SMK tentu lebih berat dibanding dengan guru yang mengajar TK, SD dan SMP, itu pula yang menjadi salah satu dasar pertimbangan adanya perbedaan gaji guru bantu Provinsi Riau.
‘’Alhamdulillah kabar baiknya lagi tadi Gubri minta kepada Pak Kadisdik ke depan bagaimana system pembayaran gaji guru bantu dikdas ini sama dengan Dikmen, langsung ditranfer ke rekening guru bersangkutan. Ini juga menjadi salah satu poin usulan kami dulunya, sehingga lebih efektif dan efisien,’’ tambahnya.
Kemudian,lanjut Zafri, Gubri menyampaikan kabar baik berikiutnya bahwa dana bagi hasil (DBH) sawit yang selama ini belum pernah dinikmati Riau, saat ini mulai didapatkan. Bahkan, itu terjadi dimasa pemerintahan Gubri Syamsuar periode sekarang, sehingga peluang kenaikan gaji guru bantu dikdas tahun depan besar.
‘’Tentu kita sangat bersyukur dengan kabar gembira ini, sehingga kami berharap akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau umumnya, terutama buat rekan-rekan guru bantu Riau di Dikdas nantinya,’’ sebutnya lagi.(rls)
Komentar