Riauantara.co.| Pekanbaru - Penujukan kembali Heri Susanto Abbas sebagai Direktur PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) pada pertengahan Mei lalu, menuai pertanyaan dari masyarakat. Pasalnya, selain melanggar aturan juga karena Heri dinilai tak punya prestasi apa-apa selama 2 periode menjabat.
"Sampai saat ini saya tak habis pikir. Bagaimana mungkin Pemko Pekanbaru mau menunjuk kembali untuk ketiga kalinya orang yang tak memberikan konstribusi apa-apa ke daerah sebagai Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," ungkap aktifis LSM Lembaga Pemerhati Kesejahteraan Rakyat (LPKR) Andrewes, Rabu (20/7/22).
Menurutnya, selama 2 periode (10 tahun, red) menjabat, Heri tak ada prestasi apapun. Bahkan penyertaan modal Pemko Pekanbaru berupa lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT) Pemko Pekanbaru tahun 2018. KIT seluas 2 juta meter persegi lebih, justru terindikasi merugikan negara sebesar Rp 266 miliar. Alasannya penilaian pemindahtanganan lahan KIT tersebut tak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2017 pasal 39 ayat 1.
Menariknya lagi kata Andrewes, pengukuhan kembali Heri Susanto sebagai Direktur PT SPP, dilakukan hanya sekitar seminggu menjelang berakhirnya masa jabatan mantan Walikota Pekanbaru Firdaus pada 22 Mei lalu.
Lebih jauh diungkapkan, penujukan kembali Heri Susanto Abbas ini sebagai direktur BUMD ini, tidak terlepas dari andil El Syabrina selaku Asisten II Pemko Pekanbaru.
"Dia (El Syabrina, red) yang mengeluarkan rekomendasi. Setelah itu baru Walikota menerbitkan SK," tukasnya.
Terpisah, Asisten II Pemko Pekanbaru El Syabrina yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan itu, hingga berita ini dipublish belum memberikan konfirmasi kendati pesan yang terkirim sudah dia baca. (fin)
Komentar