Riauantara.co.| Pekanbaru - Sebagaimana diketahui, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam penanganan isu perubahan iklim melalui komitmen FoLU Net Sink 2030. Komitmen ini merupakan pencanangan capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FoLU (Forestry and other Land Use). Senin (08/08/22).
Suatu kondisi dimana tingkat serapan pada sector FoLU sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi pada tahun 2030. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi andalan Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.
Gubernur Riau, Syamsuar, dalam sambutannya menyatakan dukungan terhadap pencapaian FoLU Net Sink 2030 dan Riau siap berkontribusi untuk mensukseskan hal tersebut. Hal ini akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja FoLU Net Sink Sub Nasional Provinsi Riau yang akan disusun hingga bulan september mendatang.
Perkumpulan Elang menilai, dalam kontribusi terhadap penurunan emisi serta capaian FoLU Net Sink, Provinsi Riau memiliki peluang cukup besar melalui upaya restorasi dan perlindungan hutan alam tersisa.
Berdasarkan analisis citra satelit, tutupan hutan alam tersisa di Provinsi Riau pada tahun 2020 seluas 1,5 juta hektar. Salah satu tutupan hutan alam terluas berada di bentang alam Semenanjung Kampar. Bentang alam ini diapit dua sungai besar.
Sungai Kampar di sebelah selatan dan Sungai Siak di sebelah utara. Tercatat pada tahun 2020 tutupan hutan alam Semenanjung Kampar seluas 385.807 hektar, 25% dari total tutupan hutan alam tersisa di Riau.
Dengan luasan tersebut, Semenanjung Kampar memiliki potensi penyerapan gas rumah kaca sangat besar.
Janes Sinaga, Direktur Perkumpulan Elang menyatakan bahwa pemerintah provinsi harus melihat bentang alam ini sebagai sesuatu yang penting dan mengupayakan perlindungan dan pemulihan di lokasi tersebut.
Perlu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah agar bentang alam ini dapat terjaga kelestariannya demi capaian penyerapan gas rumah kaca yang optimal dari Provinsi Riau.
“Upaya penyelamatan Sememenanjung Kampar telah diinisiasi oleh Perkumpulan Elang dengan mendorong komitmen dari dua pemerintah kabupaten, Siak dan Pelalawan. Perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi agar upaya ini dapat mencapai hasil yang maksimal,” ungkap Janes.
Disamping capaian penyerapan emisi karbon melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan, rencana kerja FoLU Net Sink 2030 sub nasional Provinsi Riau juga harus mempertimbangkan manfaat yang didapat oleh masyarakat.
Agar masyarakat mau berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan, harus ada dampak ekonomi yang dirasakan.
“Selama ini masyarakat hanya menjadi penonton dan korban dari proses pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengan adanya rencana FoLU Net Sink 2030 masyarakat harus ditempatkan menjadi pelaku utama yang mendapatkan manfaat baik manfaat lingkungan maupun manfaat ekonomi,” lanjut Janes.
Percepatan capaian perhutanan sosial dapat menjadi solusi jika pemerintah provinsi serius ingin berkontribusi dalam capaian FoLU Net Sink Indonesia.
Disamping menjaga kelestarian hutan, masyarakat bisa memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi. Namun, hingga hari ini capaian perhutanan sosial di Riau masiah sangat rendah.
“Perhutanan sosial menjadi solusi agar upaya pelestarian hutan dalam rangka mengurangi emisi karbon dapat berjalan dengan baik. Disamping hutan terjaga, masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi melalui pemenfaatan kawasan hutan. Disamping itu, perbaikan tata kelola dan pemanfaatan hutan dan lahan juga harus diperbaiki sehingga perbaikan lingkungan yang dicita-citakan dapat dicapai, bukan hanya angan-angan,” tutup Janes.(ril)
Komentar