Riauantara.co.| Pekanbaru -- Kamis pagi Lapas Kelas IIA Pekanbaru mengikuti kegiatan evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderan Kementerian Hukum dan HAM RI (11/08).
Dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, kegiatan evaluasi pengelolaan BMN ini diikuti oleh Kalapas, jajaran serta pengelola BMN Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Dalam kegiatan ini, membahas mengenai Rancangan Kebutuhan BMN (RKBMN) untuk tahun 2023, perjanjian sewa oleh pihak ketiga terhadap BMN yang di pakai dan pengadaan barang.
Selain itu dibahas juga mengenai komitmen Menteri Hukum dan HAM untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta e-katalog sektoral dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkumham, dimana penggunaan PDN dan e-katalog sektoral menjadi salah satu indikator penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).
“Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan produktif adalah BMN yang dikelola sesuai dengan ketentuan PP DPT dipertanggungjawabkan dan berdaya guna mendukung APBN” Ujar Novita (Kepala Biro Pengelolaan BMN).
Mengelola aset Barang Milik Negara (BMN) bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan dengan kerja keras dan penuh sinergi.(ril)
Komentar