RIAUANTARA.CO | Pekanbaru - Secara umum seluruh desa di Provinsi Riau sudah dialiri listrik. Namun demikian ada ada dua wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum terjangkau PLN. GM PLN Wilayah Riau Kepri (WRKR) menyebut pihaknya belum bisa mengekspos karena belum ada ketok palu dari APBN.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Napitupulu SH saat dikonfirmasi mengenai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup beberapa hari lalu, Kamis (22/9/22).
"Iya terkait dengan RDP Komisi IV dengan Dinas ESDM bersama PLN, dihadiri oleh Kepala Dinas dan juga Manager (GM) PLN WRKR. Disana ada penjelasan dari Dinas ESDM bahwa di Riau ini memang keseluruhan desa sudah terjangkau oleh listrik," ujarnya.
Akan tetapi ucap Manahara, di wilayah dalam desa (dusun) itu sendiri diakui masih ada yang belum teraliri listrik. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Riau mendesak GM PLN WRKR agar dilakukan percepatan, karena APBD Riau sangat terbatas.
Politisi asal fraksi Demokrat itu menjelaskan, ada dua wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum terjangkau PLN sekitar 10 kilometer. Dan itu sudah dimasukkan dalam APBD Riau 2022.
Disisi lain, PLN menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa mengekspos karena belum ketok palu dari APBN. Hal ini dikarenakan dana PLN tersebut di suppot dari APBN. Jadi mereka baru tahap perencanaan.
Secara khusus di sepanjang jalan Provinsi wilayah kabupaten Inhu dan Kuansing yakni, Pauh Peranap - Simpang Ifa terus ke Batang Cenaku desa Natalan, dan Simpang Ifa ke Simpang Ibul menuju ke Lubuk Jambi, penduduknya cukup padat.
"Jadi masyarakat disana sangat butuh jaringan listrik. Akan tetapi GM PLN WRKR menyampaikan, akan dimasukkan dalam perencanaan. Namun belum bisa diakomodir secara keseluruhan karena ruasnya itu sekitar 44 kilometer," ucap Manahara menirukan pihak PLN.
Dalam kesempatan itu sebut Manahara, Komisi IV DPRD Riau juga menyoroti sekaligus mendesak PLN agar segera menyikapj sejumlah kabel listrik yang masih bergelantungan hingga menyentuh tanah akibat tidak adanya tiang listrik. Seperti di wilayah pinggiran kota Pekanbaru, Kampar, Siak dan Pelalawan.
"Jadi kita mendesak agar dilakukan percepatan untuk pengadaan tiangnya. Ada juga pengadaan tiang dari Dinas ESDM tapi sangat terbatas. Makanya kita sampaikan ke GM. Dan GM minta diajukan proposal dimana titik-titik yang tak ada tiang tersebut agar menjadi prioritas," sebut Manahara.
Ketika ditanya apakah dalam RDP tersebut ada dibahas mengenai isu penghapusan daya 450 watt, dijawab Manahara tidak.
Adapun RDP tertutup yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan tersebut, turut dihadiri anggota Komisi IV DPRD Riau, yaitu Adam Syafaat, Manahara Napitupulu, Lampita Pakpahan, Yuyun Hidayat, Piter H. Marpaung, Ardiansyah, dan Tumpal Hutabarat. (fin)
Komentar