 |
| ilustrasi |
Pekanbaru , riauantara.co Untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring di SMA/SMK Negeri Riau, Tim Siber Pungli telah membentuk tim khusus. Tim ini bekerja sama dengan Pemprov Riau, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian untuk memastikan proses penerimaan siswa tahun 2024 berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Ketua pelaksana Siber Pungli, Hermansyah, yang juga menjabat sebagai Irwasda Polda Riau, mengungkapkan bahwa tim telah mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Riau, Inspektorat, Ombudsman, dan kejaksaan untuk membahas langkah-langkah preventif. "Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan PPDB berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan," ujar Hermansyah pada Selasa (27/6).
Hermansyah menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami aturan PPDB dan mengenali pungli. Jika ada pungutan tanpa dasar aturan yang jelas, tindakan tegas akan diambil. "Kami siap turun langsung untuk menyelidiki jika ada laporan kecurangan," tegasnya.
Lebih lanjut, Hermansyah menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan saat pendaftaran, tetapi juga ketika siswa sudah mulai bersekolah. "Jika ditemukan bukti gratifikasi atau pungutan liar setelah siswa masuk sekolah, tindakan hukum akan segera diambil," jelasnya.
Dengan adanya Tim Siber Pungli, diharapkan PPDB di Riau tahun 2024 dapat berjalan transparan, adil, dan bebas dari pungli. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan adanya praktik pungli agar bisa segera ditindaklanjuti.
sumber : rilis
editor: AB
Komentar