Rohil, riauantara.co | – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. SPRH Kabupaten Rokan Hilir mengklaim telah menyetorkan dividen sebesar Rp293.665.173.538 ke kas daerah pada tahun 2024. Direktur Utama PT SPRH, Rahman SE, menyatakan bahwa setoran tersebut merupakan kontribusi nyata BUMD dalam membantu keuangan daerah.
"Untuk diketahui, kami telah melakukan setoran dividen ke kas daerah sejumlah Rp293 miliar lebih di tahun kemarin," ujar Rahman kepada media, Rabu (19/3/2025). Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2025, PT SPRH kembali menyetor dividen sebesar Rp38 miliar.
Rahman mengungkapkan bahwa setoran terbesar terjadi sejak dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PT SPRH, dengan rincian setoran tahun 2024 sebagai berikut:
5 Februari: Rp70 miliar, 2 April: Rp65 miliar,
14 Mei: Rp20 miliar, 16 Desember: Rp50 miliar, 30 Desember: Rp88,66 miliar, Sementara itu, dari tahun 2002 hingga 2022, setoran dividen hanya mencapai Rp1,27 miliar.
Namun, laporan keuangan PT SPRH yang dipublikasikan baru-baru ini mendapat sorotan dari seorang sumber di Rokan Hilir yang enggan disebutkan namanya. Ia mempertanyakan transparansi dana, terutama terkait sisa dana sebesar Rp109 miliar yang belum dijelaskan peruntukannya.
"Uang PI (Participating Interest) sebesar Rp488 miliar dipotong yang disebut dividen Rp293 miliar, berarti masih ada sisa Rp195 miliar. Dari jumlah itu, dipotong lagi untuk stok di beberapa bank sebesar Rp86 miliar, sehingga masih ada sisa Rp109 miliar. Ke mana dana ini dialokasikan?" ujarnya.
Ia juga meragukan klaim dividen yang disetor ke kas daerah. "Setahu kami, unit usahanya hanya SPBU, yang dikabarkan mengalami kerugian dan bahkan meminjam modal ke PT SPRH. Jadi, dari mana keuntungan besar ini berasal?" katanya.
Asisten II M. Nur Hidayat Soroti Polemik PT SPRH
Menanggapi polemik terkait laporan keuangan PT SPRH yang menuai pertanyaan publik, Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab Rokan Hilir, M. Nur Hidayat, menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan BUMD tersebut, namun hanya memberikan masukan melalui Kepala Bagian Ekonomi (Kabag) yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT SPRH.
"Saya menyayangkan pemberitaan yang berkembang saat ini akhirnya menjadi perdebatan di media. Orang kan jadi bertanya-tanya, bisnis apa yang dikelola dengan modal hanya Rp6,4 miliar bisa menghasilkan dividen sebesar Rp293,6 miliar," ujar Hidayat saat dimintai tanggapan oleh wartawan.
Menurutnya, jika ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, pemberitaan harus disampaikan secara lengkap agar tidak menimbulkan lebih banyak pertanyaan. "Kalau sepotong-sepotong, akhirnya makin dikejar bagi yang ingin penjelasan lebih," tambahnya.
Hidayat pun memberikan saran kepada PT SPRH agar lebih fokus pada pembenahan administrasi dan keuangan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, PT SPRH belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan mengenai transparansi penggunaan dana tersebut.
Komentar