 |
| Pengamat kebijakan anggaran menilai informasi mengenai defisit APBD Provinsi Riau masih belum transparan (foto ilustrasi/riauantara) |
Pekanbaru, riauantara.co | Masyarakat Riau sempat dihebohkan dengan pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid yang mengungkapkan adanya tunda bayar sebesar Rp2,2 triliun di awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur SF Hariyanto. Namun, pengamat kebijakan anggaran menilai informasi mengenai defisit APBD Riau masih belum transparan.
Pengamat kebijakan anggaran sekaligus Specialist Budget Policy The Reform Initiative, Triono Hadi, menyebut bahwa publik hanya disuguhkan angka fantastis terkait defisit APBD 2024, namun tanpa penjelasan detail mengenai penyebab dan rincian penggunaannya.
"Publik selalu diinformasikan dengan angka defisit Rp2,2 triliun, tetapi detailnya tidak pernah dijelaskan. Bagaimana bisa terjadi? Apa penyebabnya? Itu yang tidak diinformasikan secara mendetail," kata Triono, seperti dilansir dari cakaplah.com, Selasa (18/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa pada 2024, Pemprov Riau sempat membuat asumsi pendapatan yang optimistis dalam perubahan APBD dengan peningkatan Rp1,05 triliun atau sekitar 10,5 persen dari proyeksi awal. Fokus utama saat itu adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak ada informasi jelas mengenai pencapaian target tersebut.
Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), transfer dana ke daerah (TKDD) untuk Riau telah mencapai lebih dari 90 persen dari target yang ditetapkan.
Triono juga menyoroti kurangnya transparansi dalam rincian tunda bayar. Berdasarkan data yang beredar, terdapat Rp915 miliar dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan. Namun, detail jenis kegiatan dan urgensinya bagi Riau pada 2024 tidak dijelaskan secara terbuka.
Selain itu, ia mempertanyakan bagaimana tunda bayar ini bisa terjadi, mengingat berdasarkan data real-time DJPK hingga Oktober 2024, kondisi keuangan daerah masih surplus. Pada saat itu, Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2023 juga mencapai Rp574 miliar. Namun, terjadi lonjakan belanja yang signifikan pada November hingga Desember 2024.
Dari total 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, 34 di antaranya mengalami tunda bayar. Salah satu yang cukup besar adalah Sekretariat Daerah, dengan tunda bayar mencapai Rp72 miliar. Sayangnya, detail jenis belanja tersebut tidak dijelaskan secara transparan.
Triono menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas kepada publik guna membangun kepercayaan terhadap tata kelola keuangan daerah.
"Saya mengapresiasi komitmen Gubernur Riau dalam upaya perbaikan tata kelola dan birokrasi pemerintahan. Ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas benar-benar diwujudkan," pungkasnya.
Situasi defisit APBD Riau sebesar Rp2,2 triliun menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan. Kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi terkait tunda bayar dan lonjakan belanja di akhir tahun 2024 menjadi perhatian utama.
(ia/red)
Komentar