 |
| Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan kegelisahannya terkait kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit mencapai Rp 2,2 triliun. |
Pekanbaru, riauantara.co | Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan kegelisahannya terkait kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit mencapai Rp 2,2 triliun. Dalam sebuah rapat yang videonya beredar di media sosial, ia mengaku kewalahan mencari solusi untuk mengatasi tunda bayar yang membebani keuangan daerah.
"Kondisi keuangan kita saat ini sangat genting. Belum pernah ada sepanjang sejarah pemerintahan Provinsi Riau kondisi seperti ini. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling," ujar Abdul Wahid di hadapan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mantan gubernur, dan tokoh masyarakat.
Menurut Abdul Wahid, awalnya defisit keuangan daerah diperkirakan hanya sekitar Rp 200 hingga Rp 250 miliar. Namun, kenyataan menunjukkan angka yang jauh lebih besar. Ia juga menilai tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik.
"Memang tata kelola pemerintahan menurut saya tidak mengacu pada alur yang patut. Luar biasa," katanya.
Ia bahkan mengaku kesulitan mencari sumber dana untuk menutupi kekurangan tersebut.
"Mencari duitnya dari mana ini?" ucapnya dengan nada frustrasi.
Karena terus memikirkan masalah ini, Abdul Wahid mengaku hanya tidur selama tiga jam sehari selama 11 hari terakhir.
"Setiap hari saya tidur jam 3 subuh, jam 5 sudah bangun. Begitu seriusnya saya mengurusi daerah ini," ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, ia sedang mempertimbangkan kebijakan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh pegawai Pemprov Riau. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun ini hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh OPD.
"Terakhir, saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kegiatan OPD, pegawai kita sebanyak 21 ribu, termasuk guru, TPP-nya harus kita potong untuk menutup tunda bayar," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Abdul Wahid juga berencana menihilkan seluruh anggaran kegiatan OPD. Ia menegaskan tidak ingin masalah ini berlanjut hingga tahun 2026.
"Saya kasih tahu DPRD, bahwa saya menolkan biaya semuanya. Tapi itu pun tidak menutupi. Saya tak mau masalah tahun ini berlanjut ke tahun berikutnya. Saya mau selesaikan di tahun 2025," tegasnya.
Ia pun menyatakan kesiapannya menghadapi konsekuensi dari kebijakan tersebut, meskipun dianggap tidak populer.
"Biar kebijakan saya tak populer, tak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab," pungkasnya.
(kmo/rd)
Komentar