 |
| Perbedaan pandangan antara Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto mengenai defisit anggaran dan kebijakan tunda bayar. |
Pekanbaru, riauantara.co | Konflik internal di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau semakin memanas. Perbedaan pandangan antara Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto mengenai defisit anggaran dan kebijakan tunda bayar menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat.
Dalam rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD pada 12 Maret 2025, Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan bahwa Pemprov Riau menghadapi tunda bayar sebesar Rp2,2 triliun. Ia bahkan mengaku terkejut dengan angka tersebut, menganggapnya sebagai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar Rp2,2 triliun. Paling ada Rp200 miliar, Rp250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini," ujar Wahid.
Sebagai langkah antisipasi, Wahid menyatakan siap mempertimbangkan kebijakan kontroversial, termasuk pemotongan tunjangan ASN, sebagai upaya darurat menutup defisit tersebut.
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Wakil Gubernur SF Hariyanto. Ia menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan Gubernur tidak akurat. Menurutnya, defisit yang dialami Pemprov Riau jauh lebih kecil, yakni hanya Rp132 miliar.
"Seperti soal defisit anggaran yang katanya Rp2,2 triliun, itu data dari mana? Itu sangat tidak benar. Yang benar itu defisit kita hanya Rp132 miliar. Saya punya datanya," tegas Hariyanto.
Ia menjelaskan bahwa defisit tersebut terjadi akibat tidak tercapainya target pendapatan tahun sebelumnya. Dari target Rp11 triliun, realisasi pendapatan hanya Rp9,4 triliun.
Selain itu, pendapatan dari participating interest (PI) sektor migas juga meleset jauh dari target, dengan realisasi sebesar Rp200 miliar dari target Rp736 miliar.
"Kami sudah melakukan efisiensi besar-besaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dan berhasil menghemat hampir Rp800 miliar. Artinya, uang kita ada kok," tambahnya.
Ketidaksepahaman antara dua pimpinan daerah ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan validitas informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak.
Selain itu, polemik ini memicu kekhawatiran terkait masa depan perekonomian Riau. Pengamat ekonomi menilai bahwa ketidakjelasan data keuangan daerah dapat memperburuk kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah.
Sebagian pihak juga menilai konflik ini mencerminkan ego politik yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada fokus pada penyelesaian masalah ekonomi yang dihadapi rakyat.
Masyarakat Riau kini berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat segera menyelesaikan perbedaan pandangan ini secara transparan dan profesional demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
(kmo/rant)
Komentar