 |
| Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan rencana tersebut usai mengunjungi Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Rabu (5/3/2025). |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana menggarap sektor perkebunan sawit sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru atau memanfaatkan BUMD yang sudah ada dengan menyesuaikan core bisnisnya.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan rencana tersebut usai mengunjungi Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Rabu (5/3/2025). Ia meminta Kepala Dinas Perkebunan, Syahrial Abdi, untuk segera merumuskan formula terbaik dalam pengelolaan perkebunan sawit di Riau.
"Saya minta Pak Kadis Perkebunan buat formulasinya. Kita akan mendirikan BUMD Perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu tak lama, kajian terhadap luasan lahan yang ada bisa segera dilakukan," ujar Wahid.
Salah satu fokus pengelolaan perkebunan ini adalah memanfaatkan lahan yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Beberapa lahan yang telah melalui proses gugatan di pengadilan dan berstatus inkrah diharapkan bisa dikelola oleh pemerintah daerah melalui badan usaha yang tepat.
"Tadi ada laporan dari Pak Yanto (Wakil Gubernur) bahwa sudah ada lahan yang inkrah. Nanti kita ambil dan kelola melalui badan usaha," jelas Wahid.
Meski belum merinci sektor perkebunan mana saja yang akan dikelola serta potensi pendapatannya, Wahid optimistis langkah ini dapat menjadi peluang bisnis baru bagi daerah.
"Kita upayakan ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah, makanya kita minta formulasinya dulu dari Pak Kadis," tambahnya.
Menanggapi arahan Gubernur, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, menyatakan siap melakukan kajian terkait potensi lahan sawit yang bisa digarap. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan BUMD yang sudah ada, seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang memiliki anak usaha SPR Trada.
Namun, apakah SPR Trada bisa mengelola perkebunan sawit ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Syahrial menegaskan, keputusan akhir akan disesuaikan dengan core bisnis perusahaan atau melalui pembentukan BUMD baru jika diperlukan.
"Yang jelas harus sesuai dengan core bisnisnya. Atau kita bentuk BUMD yang baru. Nanti hasil kajian ini akan kami laporkan kepada Gubernur," ujar Syahrial.
(kmo/red)
Komentar