 |
| Penunjukan Plt Kepala OPD di Pemprov Riau tersebut menuai tanggapan kritis dari tokoh masyarakat Riau, Ade Hartati Rahmat. |
Pekanbaru, riauantara.co | Gubernur Riau H. Abdul Wahid secara resmi menunjuk empat pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan yang diserahkan pada Rabu (9/4/2025), sebagai langkah untuk mengisi kekosongan jabatan strategis di pemerintahan provinsi.
Namun, penunjukan Plt tersebut menuai tanggapan kritis dari tokoh masyarakat Riau, Ade Hartati Rahmat. Ia menekankan bahwa pengisian jabatan kepala OPD, khususnya untuk urusan wajib pemerintah, seharusnya tidak hanya dengan penunjukan Plt atau Penjabat (Pj), melainkan harus segera diisi oleh pejabat definitif.
"Yang harus dipastikan adalah kepala Satker urusan wajib pemerintah tidak boleh dijabat oleh Plt atau Pj. Jabatan tersebut harus segera diisi oleh pejabat definitif," tegas Ade dalam sebuah forum diskusi, Rabu (9/4).
Ade menilai, keberadaan pejabat definitif sangat penting agar program dan kegiatan strategis, khususnya pada sektor urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan, dapat berjalan optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Agar program, kegiatan, sasaran, dan target urusan wajib bisa terpenuhi, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ade juga menyinggung soal kebijakan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah, termasuk program bantuan sosial dan skema makan siang gratis untuk anak-anak usia sekolah yang masih terus disempurnakan teknis pelaksanaannya.
Menurutnya, kebijakan ekonomi saat ini harus selaras dengan dinamika global yang menuntut kesetaraan antarnegara dalam sistem ekonomi.
"Sektor ekonomi kita saat ini tidak lagi bergerak secara ‘one country one show’, namun bersama dengan negara-negara lain yang juga menginginkan adanya equalitas dalam ekonomi global," tambahnya.
Ade Hartati juga menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nasional, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika.
"Justru saat ini kita sedang berjuang untuk lepas dari cengkeraman dolar Amerika," tutupnya.
(kmo/tri)
Komentar