Rokan Hilir, riauantara.co | Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) memberikan klarifikasi resmi terhadap berbagai pemberitaan serta opini yang berkembang di media sosial.
Dalam pernyataannya, Pemkab menekankan pentingnya menjaga suasana yang kondusif serta mengajak masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun dan berlandaskan pada substansi kebijakan, bukan menyerang individu.
Kepala Diskominfotik Rohil, Indra Gunawan, SE., MH, pada Selasa (13/5/2025) menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, namun harus disampaikan dengan etika dan tidak menyesatkan publik.
"Kami menghargai kritik dari masyarakat, namun harus disampaikan secara sopan dan tidak menyerang pribadi. Mari kita fokus pada esensi kebijakan demi kemajuan Rokan Hilir," ujar Indra.
Pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai penataan dan pembenahan dalam rangka mendukung pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles. Setiap kebijakan diarahkan untuk memperbaiki pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh wilayah.
Salah satu isu yang disoroti adalah terkait kebijakan penataan tenaga honorer yang sebelumnya memunculkan anggapan negatif di masyarakat.
Diskominfotik menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan pemutusan kerja sepihak, melainkan langkah penyesuaian terhadap regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
"Kami hanya mengikuti amanat dari pemerintah pusat melalui surat edaran Kementerian PAN-RB. Ini adalah proses wajib yang berlaku untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia," jelas Indra.
Pemkab Rohil juga menegaskan bahwa penataan birokrasi ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sehat. Setiap perubahan yang terjadi merupakan langkah menuju sistem yang lebih baik.
Indra Gunawan mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terlebih jika disampaikan di luar ruang resmi. Pemkab membuka ruang dialog yang sehat dan transparan bagi siapa pun yang ingin menyampaikan kritik atau keberatan terhadap kebijakan.
"Silakan sampaikan pendapat secara sopan dan berdasarkan fakta. Kita siap mendengarkan dan berdialog demi perbaikan bersama," tegasnya.
Pemkab Rohil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas dan memajukan daerah dengan narasi yang positif dan membangun. Kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan Rokan Hilir yang lebih baik, bukan provokasi yang justru dapat memecah belah.
"Kita semua punya tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah. Mari bergandengan tangan demi Rokan Hilir yang bersih, maju, dan berkelanjutan," pungkas Indra.
Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Rohil memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, menuju pembangunan daerah yang adil dan berdaya saing.
Komentar