 |
| Tokoh masyarakat Riau, Musliadi, yang akrab disapa Cak Mus saat bertemu Gubernur Riau Abdul Wahid. |
Pekanbaru, riauantara.co | Kinerja Inspektorat Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Pengawas internal yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal tata kelola pemerintahan, justru dinilai menyimpang dari tugas pokoknya. Hal ini diungkapkan oleh tokoh masyarakat Riau, Musliadi, yang akrab disapa Cak Mus, saat berbincang dengan wartawan di Pekanbaru.
Menurut Cak Mus, Inspektorat seharusnya bertugas melakukan pengawasan internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan ikut campur dalam urusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Sebagai pengawas internal, Inspektorat harusnya profesional, bukan malah cawe-cawe di BUMD. Ini sudah banyak dikeluhkan oleh pihak-pihak di internal BUMD," ujar Cak Mus.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik adanya fenomena negatif di mana sejumlah pejabat justru memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, seperti memaksakan proposal bantuan pendidikan.
"Kami mendapat informasi bahwa ada oknum OPD yang menekan BUMD untuk membantu proposal pendidikan pribadi. Ini sangat memalukan. Pejabat itu kalau mau lanjut kuliah, biayai sendiri. Jangan mendahului anak-anak muda Riau yang lebih membutuhkan," tegasnya.
Cak Mus juga menyoroti hasil evaluasi negatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Riau yang seharusnya menjadi sinyal bahaya bagi seluruh perangkat daerah.
"Evaluasi BPK itu bukan hanya catatan, tapi peringatan keras. Kalau Inspektorat bekerja maksimal, tentu pengelolaan anggaran bisa lebih sehat. Jangan malah terkesan menjadi ‘instansi preman’ yang kerjanya menekan OPD lain," katanya blak-blakan.
Kritik tajam juga diarahkan kepada kinerja Inspektorat dalam pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia mempertanyakan keseriusan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya.
"Coba tanya, apakah pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS sudah tuntas? Atau hanya laporan asal bapak senang (ABS) ke Gubernur?" sindirnya.
Terakhir, Cak Mus meminta agar pimpinan OPD yang tidak sejalan dengan visi-misi Gubernur Riau saat ini agar segera mundur dari jabatan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
"Jika tidak mampu bekerja dalam satu barisan, lebih baik mundur. Jangan menambah beban pikiran Gubernur yang baru memulai masa tugasnya," tutupnya.
(rh/kmo)
Komentar