 |
| Ketua Umum Putera Pejuang Penerus Bangsa (P3B) Riau, Fadila Saputra, foto bersama Gubernur Riau, Abdul Wahid. |
Pekanbaru, riauantara.co | Sebagai saksi hidup sekaligus pelaku sejarah perjuangan melawan penjajah, para anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Riau memegang peran penting dalam menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air kepada generasi muda. Sayangnya, dedikasi mereka dinilai belum mendapat perhatian yang layak dari instansi terkait, khususnya Dinas Sosial Provinsi Riau.
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum Putera Pejuang Penerus Bangsa (P3B) Riau, Fadila Saputra. Ia menilai Dinas Sosial kurang memberikan penghargaan dan perhatian kepada para pejuang kemerdekaan yang masih tersisa di Bumi Lancang Kuning.
"Kami mendorong agar Dinas Sosial Provinsi Riau benar-benar serius memberikan perhatian kepada para veteran dan pahlawan bangsa yang ada di Riau," tegas Fadil, yang juga merupakan putra dari pejuang kemerdekaan.
Fadil menjelaskan, saat ini jumlah veteran yang tergabung dalam LVRI Riau hanya tersisa 66 orang. Mereka rata-rata berusia lanjut, dengan yang termuda berumur 80 tahun dan yang tertua mencapai 96 tahun.
Ia menekankan bahwa para veteran ini telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi kemerdekaan Indonesia, sehingga sudah selayaknya mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Fadil menyebutkan bahwa ia telah berdialog langsung dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang dinilainya memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib para veteran. Namun, ia menyayangkan sikap Dinas Sosial yang dianggap tidak menindaklanjuti arahan gubernur dengan serius.
"Gubernur Wahid sangat responsif terhadap persoalan veteran, tapi arahan beliau seolah tidak digubris oleh Dinas Sosial. Kami meminta Gubernur segera mengevaluasi kinerja Dinsos yang tampak abai terhadap para pahlawan," kritik Fadil.
Ia juga menambahkan bahwa komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial Riau berjalan alot. Permintaannya untuk bertemu langsung belum juga dipenuhi, bahkan ia kerap diarahkan untuk berkoordinasi dengan staf di bawah.
"Sudah beberapa kali saya berusaha menemui langsung Kepala Dinas, tapi tidak pernah diberi kesempatan. Kami justru diarahkan ke bawahan yang tak punya kewenangan," ungkapnya.
Fadil menuturkan bahwa dirinya telah melaporkan kesulitan koordinasi ini kepada Gubernur dan Pj Sekdaprov Riau. Ia berharap hal ini menjadi catatan penting dalam proses evaluasi kinerja birokrasi di lingkungan Pemprov Riau.
"Jangan sampai visi mulia yang diusung pemimpin Riau terhambat oleh aparatur yang tidak sejalan. Semoga ini bisa menjadi bahan introspeksi bersama," pungkas Fadil.
(rh/kmo)
Komentar